Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2021. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (14/10/2020). Ketua DPRD Provinsi Sumater...
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan VI, Mesra menyerahkan bantuan program Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Padangpanjang, Selasa (13/10/2020). Program WRSE bertujuan untuk membantu kaum perempuan dalam menopang ekonomi keluar...
SelengkapnyaPADANG, - DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah saat ini tengah membahas KUA-PPAS APBD 2021. Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, sejalan dengan pembahasan KUA-PPAS 2021, DPRD juga membahas realisasi RPJMD Tahun 2016-2021. \"Kenapa RPJMD ini juga dibahas secara kes...
SelengkapnyaPADANG, -Untuk mengakomodir kebutuhan daerah pada masa pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta gubernur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah ...
SelengkapnyaPADANG, -Ketua DPRD Sumbar Supardi, berharap pemerintah provinsi (Pemprov) menyampaikan evaluasi target pencapaian RPJMD yang telah terverifikasi pada DPRD. Dokumen tersebut diperlukan, untuk mengoptimalkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang masih diperdalam. \\\"Evaluas...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menerima dua gelombang aksi mahasiswa di gedung DPRD, Kamis (7/10/2020). Setelah di gelombang pertama menerima kelompok mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada siang hari, Supardi menerima satu alian...
SelengkapnyaRatusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/10/2020). Aksi unjuk rasa tersebut sebagai reaksi dari disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menemui mahasiswa untu...
SelengkapnyaRibuan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pusat. Aksi yang dimulasi sejak Rabu siang itu ber...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi menyesali aksi pelemparan sejumlah material kepada petugas dalam aksi unjuk rasa terkait pengesahan UU Omnibus Law di gedung DPRD Sumbar pada Rabu sore "Kita sesali hal ini karena ada aksi pelemparan dan bisa saja ini disusupi provokator," kata p...
SelengkapnyaPuluhan warga Nagari Gurun dan Lubuk Batingkok Kecamatan Harau, Taeh Baruh dan Simalanggang Kecamatan Payakumbuh mendatangi DPRD Sumbar menolak pembangunan jalur tol Padang Pariaman- Pekanbaru yang melalui pemukiman mereka. Rahman Syarif Dt. Patiah mengatakan dirinya datang ke DPRD Sumba...
Selengkapnya
.jpeg)
2.jpg)
1.jpg)