DPRD Provinsi Bengkulu mempelajari sistem tata kelola pengelolaan aset daerah yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ketua DPRD Bengkulu Ihsan Fajri saat berdiskusi dengan Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan Kabid Aset BPAKD Sumbar Budiyarma mengatakan kedatangan dirinya ke DPRD Sumbar untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan aset di Sumbar, Jumat (4/2).
Dalam pengelolaan aset pihaknya membutuhkan masukan karena ada beberapa dinas kota dan kabupaten yang diambil alih provinsi.
Selain itu bagaimana pengelolaan aset ini dapat memberikan pendapatan pada daerah dan bagaimana cara mengoptimalkan aset yang ada.
"Kita lihat Sumbar sudah melakukan penataan yang lebih baik sehingga harus kita pelajari dengan baik," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis mengatakan Ketua DPRD Bengkulu dan sejumlah anggota dewan dari Komisi III DPRD Bengkulu mencoba melakukan penataan aset mereka secara lebih baik.
"Untuk itu kami mendatangkan Kabid Aset BPKAD Budiyarma untuk memberikan penjelasan kepada anggota DPRD Bengkulu," ujar pamong senior ini.
Raflis mengatakan Sumbar sendiri telah memiliki Perda pengelolaan aset dan ini yang menjadi acuan mereka datang ke sini untuk melakukan studi tiru.
"Dari dialog yang ada dapat tergambar keinginan mereka untuk mengetahui sistem pengelolaan aset serta pemanfaatan menjadi pendapatan daerah menggunakan hak guna, hak sera hingga BOP," pungkasnya.(02)