PADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dorong pos belanja modal pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022, melebihi target yang disepakati dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mene...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar Fraksi PAN Maigus Nasir, meminta pemerintah daerah memperhatikan kemajuan koperasi berbasis syariah. Diungkapkannya, Koperasi syariah telah tumbuh dari masjid ke masjid, namun jarang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, melalui OPD terkait. ...
SelengkapnyaPADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rapat yang diadakan bersama pemerint...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Demokrat Nofrizon mendorong DPRD Sumbar menggunakan hak angket dalam mengungkap persoalan surat bertandatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang digunakan memungut sumbangan pada pihak pemerintah, swasta dan lainnya. "Harus hak angket, kalau ...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pemerintah provinsi melakukan refocusing anggaran dalam menangani persoalan COVID-19 di daerah itu dalam APBD Perubahan 2020. Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan hingga delapan bulan berjalan di 2021 penyelenggaraan pemerintah masih diliputi permasalah...
SelengkapnyaAnggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Maigus Nasir mengatakan, KONI Sumbar mengklaim kontingen yang diberangkatkan ke PON Papua memiliki potensi menghasilkan medali. "Kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan pengurus KONI Sumbar terkait keberangkatan ini. Kita minta KONI betul...
SelengkapnyaKetua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat Hidayat mengatakan Perda Omnibus akan mempermudah investasi di daerah itu. "Omnibus Perda bertujuan memberikan kemudahan investasi menawarkan konsep untuk lahan ulayat dihitung sebagai penyertaan modal,"...
SelengkapnyaPADANG- Kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi perlu menjadi perhatian dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Pemerintah daerah diingatkan agar agenda utama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ja...
SelengkapnyaPADANG- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menyentil implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19. Hidayat menilai, pene...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Semantara (RKUA PPAS) tahun 2022. Meski demikian, ada beberapa catatan strategis yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ketua DP...
Selengkapnya
