BERITA

Program Pemberdayaan Masyarakat Mesti Diiringi Monitoring

PADANG,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, meminta setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah provinsi (Pemprov), mesti diiringi dengan pendampingan usai program itu dilaksanakan.   Hal tersebut ditegaskan, wakil k...

Selengkapnya

Komisi II DPRD Sumbar : Penyerapan Anggaran Meski Diiringi Output dan Outcome Berkualitas

PADANG,-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, dorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor ekonomi, fokus terhadap dampak atas penyerapan anggaran. Hal tersebut, mesti diterapkan dengan program strategis yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.&nb...

Selengkapnya

Tim Pembahas: Perda Pariwisata Halal Jadi Acuan Penyelenggaraan Destinasi Wisata Berkualitas

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pembahas Ranperda Pariwisata Halal menekankan agar istilah wisata halal tidak dikaitkan kepada keyakinan tertentu. Tetapi lebih kepada layanan tambahan (extended service) dalam meningkatkan kualitas pariwisata daera...

Selengkapnya

Perda Ditetapkan, Pemprov Diminta Susun Peta Jalan Wisata Halal

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta segera menyusun peta jalan (road map) wisata halal. Penyelenggaraan wisata halal diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada perkembangan pariwisata di daerah tersebut.   Demikian ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provi...

Selengkapnya

Komisi I DPRD Sumbar Sorot Peternakan Air Runding.

PASAMANBARAT,- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Bahri lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke UPT Peternakan Sapi Air Runding, Selasa (9/6).   Sidak dilakukan politisi PDI Perjuangan ini terkait banyaknya dia menerima aspirasi...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Minta Pemkab Limapuluhkota Selesaikan Perda Nagari Adat

PADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) LimapuluhKota, untuk segera merampungkan peraturan daerah (Perda) tentang  Nagari Adat.   Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPRD Sum...

Selengkapnya

Fungsi Pengawasan DPRD Sumbar. Optimalkan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

PADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi mengungkapkan, pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Tidak hanya berpedoman terhadap buku  Ranperda tersebut, melainkan mensinergik...

Selengkapnya

DPRD dan Pemprov Terus Matangkan Persiapan Jelang Pelaksaan New Normal

PADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah provinsi (Pemprov) terus matangkan persiapan jelang pelaksanaan New Normal. Hal tersebut dibuktikan dengan rapat ekpose gubernur tehadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) tahap sat...

Selengkapnya

DPRD Sumbar Sorot BKK Saat Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot rendahnya realisasi belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Realisasi belanja yang paling disorot adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/ kota yang hanya 22,83 persen.  &...

Selengkapnya

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019. DPRD Sumbar : WTP Belum Menjamin Penggeloan Anggaran Berjalan Efektif dan Akuntabel

PADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sidang paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah(Ranperda) tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019,Rabu (3/6).   Dalam acara y...

Selengkapnya