PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar aktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan industri.
Muhidi menyampaikan hal itu saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Kamis (9/4), di salah satu hotel di Kota Padang.
Ia menegaskan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan pembangunan pendidikan secara top down, sehingga daerah harus menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan representatif.
“Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, kami menyiapkan program kegiatan, salah satunya memfasilitasi kerja sama kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam penyusunan proposal APBN,” ujarnya.
Menurut Muhidi, kebijakan nasional di sektor pendidikan berfokus pada penguatan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya melalui pendidikan vokasi seperti SMK.
Ia mengungkapkan, banyak lulusan SMK belum memiliki sertifikasi kompetensi, padahal industri mensyaratkan bukti keterampilan yang jelas.
“Ke depan, SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, termasuk dalam hal sertifikasi kompetensi dan penguatan keterampilan, seperti kemampuan bahasa,” katanya.
Muhidi juga menyoroti terbukanya peluang kerja global, seperti permintaan tenaga kerja terampil ke Jepang dan Turki yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikasi dan siap pakai.
Untuk meningkatkan kualitas lulusan, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya mengembangkan teaching factory dengan mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.
DPRD Sumbar juga memperkuat kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), termasuk mendorong pemberian insentif bagi pihak industri yang aktif membina pendidikan vokasi.
Selain itu, DPRD Sumbar mengarahkan anggaran pada peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi bagi siswa serta upskilling bagi guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Muhidi menambahkan, angka pengangguran lulusan SMK yang masih sekitar 9 persen harus ditekan melalui inovasi dan kemampuan menangkap peluang, termasuk di pasar kerja global.
“Sekolah harus menyusun proposal sesuai kebutuhan dan membuka akses yang lebih luas. Lulusan tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang,” tegasnya.