PADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, menampung aspirasi masyarakat Kota Padang dalam kunjungan resesnya yang telah diselesaikan baru-baru ini. Dari sejumlah aspirasi yang ditampung, banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan kesulitan ekonomi pemberlakuan PPKM.
Sebagai wakil rakyat yang berasal dari dapil Kota Padang, Suwirpen telah melakukan kegiatan reses di beberapa kelurahan, diantaranya kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Andalas, Kelurahan Kubu Marapalam dan Kelurahan Batung Taba.
Bahkan, menurut Suwirpen pandemi dan PPKM ini telah membuat ada masyarakat yang "turun kelas". Sebelum pandemi mereka hidup berkecukupan. Namun karena dampak pandemi dan ditambah pula dengan PPKM yang telah dilaksanakan berkali-kali mereka kesulitan mendapatkan nafkah.
"Awalnya mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun saat ini untuk beli beras saja mereka susah. Ini banyak dirasakan oleh pedagang kecil dan juga UMKM," ujar Suwirpen.
Bagi masyarakat dengan kondisi ini, keadaan jadi tambah kompelks karena mereka tidak masuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Hal itudikarenakan selama ini mereka tidak masuk dalam kategori keluarga yang perlu dibantu.
"Bahkan terkadang pendataan dari pemerintahan nagari atau kelurahan setempat itu menilai dari tempat tinggal. Jadi mereka yang rumahnya ini dinilai layak dan bagus tidak bisa dapat bantuan. Padahal kondisi nyata mereka saat ini nafkah sangat seret dan jntuk beli beras saja susah," ujarnya.
Jumlah keluarga yang mengalami keadaan seperti ini menurut Suwirpen, relatif banyak. Belum lagi ditambah dengan jumlah masyarakat yang memang sejak awal tergolong sebagai masyarakat yang layak menerima bantuan.
"Itulah mengapa banyak masyarakat yang minta bantuan dari pemerintah diperbanyak. Sehingga lebih banyak yang bisa mendapatkan," ujarnya.
Suwirpen menilai pandemi telah membuat banyak masyarakat amat terpukul perekonomiannya, terutama yang memiliki usaha dagang atau UMKM. Salah satunya pedagang kuliner yang berjualan malam hari. Mereka tak bisa bedagang seperti biasa karena PPKM membatasi jam dagang dan aktifitas makan di tempat. Selain itu banyak UMKM lainnya yang kesulitan modal.
Oleh karena itu, lanjut Suwirpen, pemerintah bukan hanya perlu hadir dengan memberi bantuan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun perlu untuk membantu mereka agar bisa melanjutkan usaha.
"DPRD sedang mengusahakan ini. Kami memperjuangkan ada program bantuan usaha atau modal untuk masyarakat yang bisa dicicil tanpa membayar bunga. Cukup membayar pinjaman pokok saja. Ini sedang dibahas anggarannya di DPRD dan dibicarakan teknisnya nanti melalui Bank Nagari," ujarnya.
Bantuan seperti ini, tambah dia, akan memberikan manfaat simultan. Selain membantu masyarakat agar tetap bisa mencari nafkah, juga sebagai program pemulihan ekonomi yang akan membangkitkan Sumbar itu sendiri.
Dalam keadaan pandemi seperti ini, Suwirpen meminta masyarakat untuk ikut membantu pemerintah mengendalikan dampak pandemi. Pada setiap kegiatan reses, kata dia, semua wakil rakyat wajib mengingatkan masyarakat untuk tetap gigih memakai masker, menjauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan. Sehigga penyebaran covid 19 visa dikendalikan. (03)