PADANG - Pemerintah kabupaten dan kota diberikan wewenang dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan tentang pemerintahan adat yang berlaku di nagari secara spesifik. Ketentuan "Adat Salingka Nagari" yang berlaku dalam sistem pemerintahan adat di Minangkabau merupakan sebuah kekhususan ...
SelengkapnyaBATUSANGKAR - Pembangunan jalan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Tanahdatar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah itu. Tahun 2015, Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan sekitar Rp22,8 miliar dana APBD Provinsi untuk kabupaten Luhak nan tuo tersebut, Rp17,8 miliar di ant...
SelengkapnyaPASBAR - Implementasi Undang Undang Pemerintahan Desa menjadi bahasan mendalam dan kajian yang sangat hati-hati bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kehati-hatian itu sangat penting mengingat sistem pemerintahan terendah di Sumbar adalah nagari, yang mengakomodir keberadaan pemerintahan ...
SelengkapnyaPARIAMAN- Memiliki potensi wisata laut yang besar, Kota Pariaman bertekad untuk fokus kepada pengembangan potensi tersebut. Kota yang terkenal dengan "Tradisi Hoyak Tabuik" ini memiliki konsep wisata bahari dengan tetap mempertahankan keaslian sumber daya laut seperti terumbu karang dan menj...
SelengkapnyaPADANG- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk 13 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2015-2020 rencananya akan digelar serentak tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk mens...
SelengkapnyaPADANG- Lima dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015 akan dibahas pada masa sidang pertama. Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat telah memutuskan ke lima Ranperda tersebut menjadi agend...
SelengkapnyaPADANG - Pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) hendaknya dibuatkan standarisasi oleh Pemerintah Provinsi. Dengan adanya standarisasi, pelaksanaan PATEN sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 4 tahun 2010 dapat berlaku efektif di sel...
SelengkapnyaPADANG- Perkembangan dan kemajuan zaman membawa dampak positif dan negatif. Pesatnya kemajuan teknologi informasi harus diimbangi dengan pembekalan generasi yang mampu menyaring dan memilah antara yang baik dan yang buruk. Organisasi keagamaan, seperti kelompok majelis taklim dan sebagainya ...
SelengkapnyaPAINAN- Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa membawa angin segar bagi desa untuk mampu menggenjot pembangunan. Sebab lahirnya UU tersebut disertai pula dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang jumlahnya lumayan besar, Rp1 Miliar.Namun, bantuan keuangan terseb...
SelengkapnyaPAINAN- Para walinagari di kabupaten Pesisir Selatan berharap adanya bantuan dana dari provinsi untuk membangun kantor. Kondisi saat ini, hanya sepertiga kenagarian yang sudah memiliki kantor permanen sementara yang lainnya masih menumpang di rumah-rumah warga dengan kondisi bangunan seadanya.Harapa...
Selengkapnya