Banggar DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2017

Padang, Set DPRD---Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Minggu malam (30/10) melakukan rapat guna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

            Rapat Banggar ini langsung dipimpin Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Hendra Irwan Rahim dan turut didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Sumbar, yakni Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA, Darmawi, B.Sc dan Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si dan dihadiri Anggota Banggar DPRD serta Sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis, SH,MM.

            Sedangkan TAPD Sumbar langsung dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Dr. Ali Asmar, M.Pd yang turut didampingi Asisten I Setda Prov.Sumbar Devi Kurnia, SH,MH, Asisten III Setda Prov. Sumbar Drs. Nasir Ahmad, Kepala DPKD Sumbar Zaenuddin, SE dan Kepala Bappeda Sumbar Dr. Ir. Reti Wafda, M.TP.

            Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Hendra Irwan Rahim mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD Sumbar Tahun 2017 ini harus secepatnya diselesaikan. "Untuk ini, DPRD bersama dengan TAPD akan bekerja maksimal, sehingga kita tidak terlambat dalam pengesahan APBD 2017 ini nantinya," ucap Hendra Irwan Rahim.

            Sementara itu Sekda Prov. Sumbar Dr. Ali Asmar, M.Pd menjelaskan, dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2017 ini TAPD sudah menetapkan besaran anggaran masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) termasuk SOPD yang baru dibentuk, seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) meski persetujuan terhadap SOPD ini belum turun dari Kementerian Dalam Negeri.

            "Pemprov Sumbar masih menunggu hasil persetujuan SOPD ini dari Mendagri, namun kami sudah menetapkan besaran anggaran masing-masing SOPD yang baru dalam KUA-PPAS APBD 2017 ini," terang Ali Asmar.

            Selain persetujuan SOPD, ditambahkan Ali Asmar sampai saat ini TAPD masih menunggu besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. "Kita juga masih menunggu besaran jumlah DAU dari Pemerintah Pusat, yang sampai saat ini belum diketahui jumlah pastinya," ungkap Ali Asmar. */Publikasi