Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan masyarakat daerah setempat membutuhkan perbaikan infratruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi untuk meningkatkan perekonomian.
"Temuan ini kami dapatkan dari hasil reses dewan pada sidang pertama 2018, hasilnya sebagian besar adalah masih seputar persoalan infrastruktur," kata dia.
Laporan ini hendaknya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana kerja pemerintah daerah yang kemudian dituangkan dalam KUA PPAS dan dianggarkan dalam APBD Sumbar.
Ia mencontohkan saat ini pembangunan jalan provinsi masih di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati. Pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan tersebut.
"Kondisi jalan provinsi yang rusak tentu akan berimbas pada perekonomian masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian," ujarnya.
Selain itu perbaikan dan pembangunan irigasi juga menjadi catatan penting dari hasil reses di daerah karena sebanyak 60,8 persen masyarakat Sumbar merupakan petani dan bergantung pada sistem irigasi.
"Kami meminta agar pemprov menyikapi persoalan ini dan menjadikan hasil reses anggota DPRD sebagai dasar untuk rencana pembangunan ke depan," ujarnya.
Ia mengatakan terbatasnya APBD Sumbar membuat seluruh kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi sekaligus namun dilakukan secara bertahap.
Pemerintah tentu akan mendahulukan keperluan wajib seperti urusan pendidikan sekitar 20 persen, urusan kesehatan 10 persen dan belanja modal harus diatas rata-rata nasional sebesar 21 persen.
"Belanja modal kita masih di bawah rata-rata nasional yakni sekitar 17 persen dari alokasi APBD Sumbar. Ini yang coba kita penuhi secara bertahap," kata dia.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan laporan reses ini diterima oleh pemerintah kemudian akan menjadi masukan dan rumusan dalam langkah kerja pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Rekomendasi dan saran yang diberikan oleh DPRD merupakan hal yang penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi dari persoalan yang ada saat ini," kata dia.
"Temuan ini kami dapatkan dari hasil reses dewan pada sidang pertama 2018, hasilnya sebagian besar adalah masih seputar persoalan infrastruktur," kata dia.
Laporan ini hendaknya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana kerja pemerintah daerah yang kemudian dituangkan dalam KUA PPAS dan dianggarkan dalam APBD Sumbar.
Ia mencontohkan saat ini pembangunan jalan provinsi masih di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati. Pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan tersebut.
"Kondisi jalan provinsi yang rusak tentu akan berimbas pada perekonomian masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian," ujarnya.
Selain itu perbaikan dan pembangunan irigasi juga menjadi catatan penting dari hasil reses di daerah karena sebanyak 60,8 persen masyarakat Sumbar merupakan petani dan bergantung pada sistem irigasi.
"Kami meminta agar pemprov menyikapi persoalan ini dan menjadikan hasil reses anggota DPRD sebagai dasar untuk rencana pembangunan ke depan," ujarnya.
Ia mengatakan terbatasnya APBD Sumbar membuat seluruh kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi sekaligus namun dilakukan secara bertahap.
Pemerintah tentu akan mendahulukan keperluan wajib seperti urusan pendidikan sekitar 20 persen, urusan kesehatan 10 persen dan belanja modal harus diatas rata-rata nasional sebesar 21 persen.
"Belanja modal kita masih di bawah rata-rata nasional yakni sekitar 17 persen dari alokasi APBD Sumbar. Ini yang coba kita penuhi secara bertahap," kata dia.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan laporan reses ini diterima oleh pemerintah kemudian akan menjadi masukan dan rumusan dalam langkah kerja pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Rekomendasi dan saran yang diberikan oleh DPRD merupakan hal yang penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi dari persoalan yang ada saat ini," kata dia.