PADANG- PT Jamkrida mengakui, mensyaratkan penjaminan kredit harus ada agunan. Nilai agunan disyaratkan minimal 30 persen.Direktur Utama PT Jamkrida Munandar Kasim dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (17/2) mengungkapkan, persyaratan itu ses...
SelengkapnyaPADANG - PT Jamkrida, perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terancam tidak lagi mendapatkan modal dari APBD. Bahkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut terancam ditutup.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot, setahun lebih PT Jamkrida be...
SelengkapnyaPADANG - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketahanan Pangan di Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memasuki babak penyampaian jawaban atas pandangan fraksi. Komisi II DPRD Sumbar yang bertindak sebagai pengusul menyatakan akan menambah beberapa konsideran lagi...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai membahas satu dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. Ranperda yang dibahas pada masa sidang pertama tahun 2015 ini adalah Ranperda Ketahanan Pangan.Penggunaan hak inisiatif dalam pembuatan Perd...
SelengkapnyaPADANG- Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP) Aia Pacah direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2016/2017 mendatang. Saat ini sedang berlangsung tahap pembangunan gedung sekolah dengan dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa...
SelengkapnyaPADANG- Renovasi gedung sasana olahraga (Sport hall) di Gedung Olahraga (GOR) H Agus Salim ditargetkan selesai tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucurkan dana sekitar Rp2,3 miliar lagi untuk penuntasan renovasi gedung tersebut. Sport hall tersebut dipersiapkan untuk menunjang k...
SelengkapnyaPADANG- Penyerahan wewenang pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR) H Agussalim kepada Pemerintah Kota Padang akan ditinjau ulang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melihat banyak kekurangan yang mesti dievaluasi, apakah penyerahan wewenang pengelolaan sudah tepat t...
SelengkapnyaBATUSANGKAR - Wakil Bupati Tanahdatar, Irdinansyah Tarmizi mengakui, jalan-jalan di wilayah Tanahdatar saat ini masih sempit. Kondisi ruas jalan yang sempit mengganggu kelancaran arus lalulintas distribusi barang, terutama hasil pertanian masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak kepada ek...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pembahasan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ditargetkan tuntas pada masa sidang pertama ini, ke empat Ranperda tersebut adalah bagian dari 19 Ranperda yang telah diagendakan Badan Pe...
SelengkapnyaPADANG - Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan layanan dan fasilitas pendukung serta kesempatan yang sama dalam pendidikan, bekerja tanpa ada pembedaan. Untuk mengakomodir hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranpe...
Selengkapnya