PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat hanya membentuk satu Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan Kepala Daerah. Satu Pansus untuk membahas dua LKPJ tersebut dinilai efektif karena keduanya...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat masih menunggu konsep pengelolaan dana hibah PT Rajawali dari pihak pemerintah provinsi. DPRD dan Pemprov tengah berupaya mencari formula yang tepat terkait pengelolaan dana hibah yang telah mengendap selama lebih lima tahun t...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mewacanakan untuk memberikan intensif kepada bidan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Intensif tersebut sudah selayaknya diberikan mengingat beratnya beban para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masy...
SelengkapnyaNasib bidan dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih tak jelas meskipun mereka mengabdikan diri tanpa batas. Bidan PTT ini sebagian besar bertugas di desa-desa dan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, perhatian pemerintah jauh lebih kecil dari besarnya tanggungjaw...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengapresiasi inisiatif masyarakat Pangian, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar yang berswadaya membangun jalan setelah putus akibat longsor pada November tahun 2014 lalu. Apresiasi itu disampaikan ke...
SelengkapnyaMasyarakat di Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanahdatar sangat mengharapkan pembangunan sarana infrastruktur pertanian dan jalan usaha tani. Di daerah ini, kehidupan masyarakat sebagian besar merupakan petani dan pekebun karet. Walinagari Buo, Yofi Ardi menyambut kedatangan Ketua D...
SelengkapnyaAktifitas penambangan emas illegal di Kabupaten Solok Selatan sepertinya masih terus berlanjut. Untuk menertibkannya, dibutuhkan keseriusan dan ketegasan semua pihak. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hidayat meminta pihak kepolisian bertindak te...
SelengkapnyaBantuan hukum untuk penyandang disabilitas diharapkan dapat diatur tersendiri dalam Rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas. Setidaknya ada pasal yang mandiri mengatur sistimatis perlindungan hukum bagi kaum disabilitas. Saran itu mengemuka saat pembahasan lanjutan terhadap ...
Selengkapnyag sesuai target, namun Ranperda Nagari masih perlu penambahan waktu karena masih banyak substansti yang mesti diakomodir dan disikapi dengan hati-hati," kata Hidayat. DPRD Sumbar dalam masa sidang pertama tahun 2015 ini mengagendakan pembahasam terhadap lima Ranperda. Ranperda Nagari dibahas ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menuju Kota Wisata Tambang. Untuk kelanjutannya, DPRD Sumbar meminta Pemko Sawahlunto menyiapkan proposal kebutuhan sarana prasarana infrastruktur untuk bisa diakom...
Selengkapnya