BUKITTINGGI - Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) angkatan I tahun 2017. Bimtek digelar di Istana Bung Hatta Bukittinggi selama tiga hari mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Pebruari 2017.
Bimtek Angkatan I ini mengangkat topik "Sinkronisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD tahun 2017 dan Kajian tentang Prospek Perekonomian Sumatera Barat".
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim membuka kegiatan Bimtek tersebut, Jumat (24/2) menyampaikan beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.
"Proses penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih harus dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan," kata Hendra.
Proses perencanaan pembangunan daerah, lanjutnya, sudah mulai menjadi perhatian dari lembaga pengawasan. Sejak tahun 2016, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah masuk pada pemeriksaan kinerja.
Terkait hal tersebut, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan wujud dari perjuangan dan penyaluran aspirasi masyarakat perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan disinkronkan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kedua, sejalan dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberhasilan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan kepala daerah dan perangkatnya. Keberhasilan dan kegagalan itu juga ditentukan dari sejauh mana kontribusi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
"DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui tiga fungsi yang dimiliki yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan," ujarnya.
Melalui tiga fungsi tersebut, DPRD dapat menunjukkan eksistensi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tak bisa dipungkiri juga disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Hendra menekankan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah aspek pengawasan. Melalui pengawasan, DPRDdapat memastikan apakah program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Melalui fungsi pengawasan, DPRD juga dapat meminimalkan kesalahan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
Melalui Bimtek tersebut, Hendra berharap, anggota DPRD dapat mendalami beberapa poin strategis tersebut. Dia berharap, bimtek itu dapat menggali secara lebih dalam terkait permasalahan, strategi dan langkah-langkah dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan.
Bimtek tersebut terselenggara melalui kerjasama antara Universitas Eka Sakti dengan Kementerian Dalam Negeri. Rektor Universitas Eka Sakti Andi Mustari Pide melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik Agussalim mengharapkan, bimtek tersebut dapat diikuti dengan baik oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka menguatkan kapasitas untuk kemajuan pemerintah daerah ke depan.
"Kami berpendapat, topik yang diangkat dalam bimtek kali ini sangat tepat dan relevan untuk didiskusikan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya," kata Agussalim.
Beberapa narasumber yang akan menjadi pemateri dalam bimtek tersebut antara lain Prof. Dr. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA. Eng, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand). Firwan Tan akan mengangkat materi mengenai Prospek Perekonomian Sumatera Barat.
Kemudian, Ihsan Dirgahayu, S.STP, M.AP dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah akan membahas dua materi. Materi pertama adalah "Sinkroniasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran". Materi kedua adalah "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Terhadap APBD tahun 2017".
Pemateri ketiga adalah Dr. Asnil, M.Si dari Kementerian Dalam Negeri yang akan membahas mengenai telaah atas postur APBD Sumatera Barat tahun 2017. *Publikasi.