Komisi I DPRD Prov. Sumbar pada saat ini sedang melaksanakan pembahasan Ranperda Nagari dengan Tahapan Hearing, Dengar Pendapat. Adapun hal tersebut diharapkan masukan, kritikan dan saran dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda ini. Berikut Ranperda tentang Nagari : ...
SelengkapnyaPADANG- Pemegang kekuasaan atau pimpinan pemerintahan nagari dan sistim pemilihannya menjadi hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menginginkan Walinagari sebagai kepala pemerintahan nagari dipil...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat, Senin (23/2) beraudiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim. Audiensi yang diikuti oleh jajaraan pengurus DPW LDII tersebut juga dalam rangka pe...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah dalam tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketahanan pangan. Masukan dan saran tersebut akan diakomodir ke dalam Ranperda pada saat pembahasan tingkat k...
SelengkapnyaHumas DPRD Sumbar---Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (21/2) mengunjungi Iwan Mulyadi (26) korban penembakan aparat keamanan pada tahun 2006 silam di Kampung Kapunduang Nagari Kinali Kec. Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Rombongan Komisi ...
SelengkapnyaPADANG - Dalam rangka merayakan tahun baru Imlek 2566 tahun 2015, organisasi sosial kemasyarakatan Kelurga besarâ€Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang berada di kawasan Pondok Kota Padang menggelar Bazaar. Kegiatan itu mulai 21 Februari sampai 5 Maret 2015 dengan menampilkan pagelaran seni tradisi...
SelengkapnyaPADANG- PT Jamkrida dimodali dengan uang rakyat melalui penyertaan modal yang harus dipertanggungjawabkan. Manajemen PT Jamkrida dituntut profesional dalam mengelola. Jika tidak mampu, sebaiknya mundur saja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Afriza...
SelengkapnyaPADANG - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/2) beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketahanan Pangan. Pemerintah mempertanyakan naskah akademik dan memberikan masukan terhadap beberapa hal u...
SelengkapnyaPADANG - Persoalan ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan bahan makanan. Masalah itu akan berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana, lahan pertanian, produksi dan pemasaran hasil pangan.Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius dalam rapa...
SelengkapnyaPADANG- Pemerintah pusat mestinya meminta ganti rugi terhadap biaya yang ditimbulkan akibat ulah warga suatu negara yang menjadi imigran gelap ke wilayah Indonesia. Kedatangan imigran gelap membebani keuangan negara.Usulan itu dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Su...
Selengkapnya