PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menilai provinsi Sumatera Barat masih akan kesulitan untuk menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK), setidaknya untuk tahun 2017 ini. Kesulitan tersebut disebabkan karena masih banyak sekolah yang kekurangan sarana prsarana terutama komputer dan jaringan server.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat mengungkapkan, dari hasil peninjauan ke sejumlah SMA dan SMK terlihat kekurangan tersebut masih terjadi di banyak sekolah. Hanya beberapa sekolah yang siap dan lengkap fasilitas untuk menggelar UNBK.
"Untuk tahun ini, kami merasa Sumbar masih akan kesulitan karena sebagian besar sekolah kekurangan sarana komputer dan server jeringan," ungkap Hidayat, Senin (27/2).
Ujian Nasional (UN) tahun 2017 untuk tingkat SMA dan SMK akan digelar pada April mendatang. Karena pendeknya waktu tersedia, Hidayat berpendapat akan menyulitkan sehingga tidak memungkinkan penerapan UNBK di seluruh sekolah.
Dia menambahkan, kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan. Dinas terkait harus melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan dan kekurangan sekolah-sekolah tersebut sehingga bisa dipenuhi secara bertahap.
Seiring beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi, disadari akan menambah beban anggaran bagi provinsi. Namun, sarana prasarana tersebut harus menjadi perhatian agar pada tahun 2018 nanti seluruh sekolah sudah siap untuk menggelar ujian berbasis komputer.
Idealnya, lanjutnya, perbandingan antara siswa dengan ketersediaan komputer adalah 3 berbanding 1. Artinya, satu komputer untuk maksimal tiga orang siswa. Kondisi saat ini, tidak banyak sekolah yang memenuhi persyaratan ideal seperti itu.
"Bahkan, ada sekolah yang ikut UNBK tetapi menumpang ke sekolah lain," ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman menambahkan, kalau tahun ini memang belum siap jangan dipaksakan. UNBK cukup dilaksanakan di sekolah yang memang sudah memiliki fasilitas lengkap saja dulu. Sementara sekolah yang belum, jangan dipaksakan.
"Tidak usah dipaksakan, sekolah yang siap saja dulu diterapkan. Untuk yang belum, ujian berbasis kertas saja dan ke depan, seluruh sekolah dilengkapi fasilitas sehingga tahun depan sudah bisa UNBK," saran Ketua Komisi II yang pernah menjabat Sekretaris Komisi V ini.
Dia menyebutkan, kalau dipaksakan akan memberatkan baik kepada sekolah maupun kepada siswa yang akan ujian. Yang perlu dilakukan saat ini adalah inventarisir kebutuhan fasilitas, dialokasikan anggaran untuk pengadaan hingga seluruh sekolah memiliki fasilitas memadai.
Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, total SMA, SMK dan SLB saat ini tercatat sebanyak 664 unit terdiri dari 321 SMA, 204 SMK dan 39 SLB. Sebanyak 161 SMA dan 146 SMK mengikuti UNBK, namun sebagian diantaranya ada yang menumpang di sekolah lain.
Hidayat meminta, Dinas Pendidikan Provinsi mendata kebutuhan komputer di seluruh sekolah serta memastikan ketersediaan server dan jaringan. Kebutuhan ini harus terinventarisir secara detail sehingga bisa diambil langkah-langkah untuk memenuhinya. *Publikasi.