PAINAN- Pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pendidikan merupakan tugas berat yang harus disikapi dengan hati-hati. UU tersebut antara lain mengatur bahwa wewenang pengelolaan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan berada di bawah p...
SelengkapnyaPADANG- Wacana untuk menjadikan Jorong sebagai sistim pemerintahan terendah di Sumatera Barat masih akan terkendala dan belum akan terwujud setidaknya sampai tahun 2016. Untuk menjadikan Jorong (setingkat dibawah pemerintahan nagari atau desa) sebagai sistim pemerintahan terendah harus ada sya...
SelengkapnyaPADANG - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyayangkan, Pemerintah Provinsi baru mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Padahal, Undang-undang tentang pelayanan publik tersebut sudah lahir sejak tahun 2009 lalu. Hal ...
SelengkapnyaPADANG - Digodognya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat membenahi dan meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Terciptanya pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan ...
SelengkapnyaPADANG - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Andalas (UNAND) dan Universitas Bung Hatta, Jumat (15/5) pagi menggelar aksi dan orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Aksi tersebut digelar berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi...
SelengkapnyaPADANG - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menilai terjadi fluktuatif dalam pencapaian target kinerja selama penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah oleh Gubernur selama masa jabatan 2010-201...
SelengkapnyaPADANG- Pemerintah Kabupaten dan Kota di bisa berlega hati, menyusul keluarnya hasil matrik kepatuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri. Dari evaluasi Kemendagri, bantuan keuangan khusus kepada kabupaten dan kota melalu...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ingin melahirkan rekomendasi objektif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan gubernur 2010 - 2015. Keberhasilan, kegagalan dan kekurangan yang terjadi mesti mendapatkan nilai sepadan tanpa a...
SelengkapnyaPADANG- Perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diakui lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala. Sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah daerah setempat. Terbatasnya ang...
SelengkapnyaPADANG- Memasuki masa sidang kedua tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memfokuskan perhatian untuk membahas secara detail Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2014 dan LKJP akhir masa jabatan Gubernur masa jabatan 2010-2015. LKPJ t...
Selengkapnya