Bantuan hukum untuk penyandang disabilitas diharapkan dapat diatur tersendiri dalam Rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas. Setidaknya ada pasal yang mandiri mengatur sistimatis perlindungan hukum bagi kaum disabilitas. Saran itu mengemuka saat pembahasan lanjutan terhadap ...
Selengkapnyag sesuai target, namun Ranperda Nagari masih perlu penambahan waktu karena masih banyak substansti yang mesti diakomodir dan disikapi dengan hati-hati," kata Hidayat. DPRD Sumbar dalam masa sidang pertama tahun 2015 ini mengagendakan pembahasam terhadap lima Ranperda. Ranperda Nagari dibahas ...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menuju Kota Wisata Tambang. Untuk kelanjutannya, DPRD Sumbar meminta Pemko Sawahlunto menyiapkan proposal kebutuhan sarana prasarana infrastruktur untuk bisa diakom...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Prov. Sumbar pada saat ini sedang melaksanakan pembahasan Ranperda Nagari dengan Tahapan Hearing, Dengar Pendapat. Adapun hal tersebut diharapkan masukan, kritikan dan saran dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda ini. Berikut Ranperda tentang Nagari : ...
SelengkapnyaPADANG- Pemegang kekuasaan atau pimpinan pemerintahan nagari dan sistim pemilihannya menjadi hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menginginkan Walinagari sebagai kepala pemerintahan nagari dipil...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat, Senin (23/2) beraudiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim. Audiensi yang diikuti oleh jajaraan pengurus DPW LDII tersebut juga dalam rangka pe...
SelengkapnyaPADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah dalam tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketahanan pangan. Masukan dan saran tersebut akan diakomodir ke dalam Ranperda pada saat pembahasan tingkat k...
SelengkapnyaHumas DPRD Sumbar---Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (21/2) mengunjungi Iwan Mulyadi (26) korban penembakan aparat keamanan pada tahun 2006 silam di Kampung Kapunduang Nagari Kinali Kec. Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Rombongan Komisi ...
SelengkapnyaPADANG - Dalam rangka merayakan tahun baru Imlek 2566 tahun 2015, organisasi sosial kemasyarakatan Kelurga besarâ€Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang berada di kawasan Pondok Kota Padang menggelar Bazaar. Kegiatan itu mulai 21 Februari sampai 5 Maret 2015 dengan menampilkan pagelaran seni tradisi...
SelengkapnyaPADANG- PT Jamkrida dimodali dengan uang rakyat melalui penyertaan modal yang harus dipertanggungjawabkan. Manajemen PT Jamkrida dituntut profesional dalam mengelola. Jika tidak mampu, sebaiknya mundur saja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Afriza...
Selengkapnya