PADANG,- Komisi V DPRD Sumbar, meminta dinas terkait mencarikan solusi terkait belum direnofasinya gedung rawat inap Rumah Sakit (RS) Paru Sumatera Barat yang terletak Kabupaten Padang Pariaman, saat ini bangunan rawat inap yang dimiliki RS paru tersebut masih menggunakan bangunan lama dan butuh perbaikan.
" RS paru Sumbar merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk perbaikan gedung rawat inap sendiri, membutuhkan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Untuk itu kita mendorong agar dinas terkait mencarikan solusi akan hal itu, " ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis saat meninjau rumah sakit tersebut, baru-baru ini.
Dia mengatakan, selama ini pihak rumah sakit untuk revitalisasi gedung berharap pada Dana Alokasi khusus (DAK) dinas kesehatan, dana tersebut terbatas, selama ini anggaran DAK yang diterima oleh pihak rumah sakit sebesar Rp 3 miliar, untuk itu Pemprov harus mencari solusi agar kekurangan anggaran untuk pembangunan gedung rawat inap tersebut dapat dilaksanakan.
"Kita juga tidak bisa berharap dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena dana tersebut juga terbatas, sehingga hal tersebut perlu dikordinasikan terlebih dahulu , " imbuh dewan yang juga anggota fraksi PPP ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini rumah sakit paru masih merima 20 persen pasien BPJS yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman sementara 80 persen pasien yang berasal dari 18 kabupaten /kota beserta pasien provinsi tetangga belum bisa menggunakan layanan BPJS, hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurutnya, bangunan rawat inap rumah sakit tersebut sangat mendesak untuk direnofasi, banyak pasien yang akan dirawat dan membutuhkan pelayanan maksimal, RS paru mempunyai peran strategis dalam menangani penyakit paru, banyak pasien yang membutuhkan pengobatan dari rumah sakit itu termasuk pasien yang berasal dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi dan Bengkulu.
Dalam kunjungan tersebut hadir sejumlah anggota Komisi V DPRD Sumbar yang berada pada badan musyawarah diantaranya adalah, Aristo Munandar, Rahayu Purwasih, Sabrana, Darmon, Marlis.
Lebih jauh dia mengungkapkan rombongan komisi V juga melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman pada tempat tersebut terungkap bahwa, perlu dialokasikan anggaran utk penimbunan lahan yg telah dibebaskan dari pemukiman masyarakat yang luasnya 2,1 Hektare.
"Nanti lahan itu akan digunakan untuk lahan parkir, namun untuk proses selanjutnya perlu langkah penimbunan terlebih dahulu, " katanya.
Sementara itu Aristo Munandar, mengungkapkan rumah sakit paru, masalah antrian pasien masih relatif lama untuk mendapatkan pelayanan sekitar minimal 2 jam, hal itu harus dibenahi, sebagian alat kesehatan yg ada, kondisi harus diperbarui.
"Alasannya adalah kekurangan dokter namun itu bisa dikordinasikan, kasihan para pasien mereka membutuhkan pelayanan cepat dan prima, jika itu dapat diatasi maka akan menambah nilai plus RS tersebut, " katanya.
Polisi Golkar tersebut menambahkan, jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki gedung kita akan mencoba mencari pos anggaran dari APBD provinsi, dengan sistem berharap mengingat rumah sakit itu, merupakan skala regional Sumatera Tengah. (Publikasi 03)