Guspardi Gaus minta Dinas Terkait Turun Langsung pantau harga Pangan di Awal Ramadhan

PADANG,- Kanaikan harga komuditas pangan pada awal Ramadhan menjadi momok tersendiri bagi sebagian masyarakat terutama pada kalangan menengah ke bawah, Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait melakukan pengawasan langsung ke tengah pasar.

Hal tersebut, diungkapkannya saat ditemui, Selasa ( 22 /5) .

“Dengan perekonomian yang sulit seperti saat sekarang, jika harga bahan pokok naik akan menyulitkan masyarakat, ibarat sudah jatuh dan tertimpa tangga, hal tersebut harus diawasi oleh Pemprov agar tidak ada lagi oknum melakukan praktek penimpunan sembako,” ujarnya..

Kenaikan harga pangan, lanjutnya, merupakan hal yang kerab terjadi setiap tahunnya pada awal Ramadhan , kebutuahan serta ketersediaan pangan harus menadi acuan dalam pengendalian harga, penekanan harga harus sesuai dengan prinsip ekonomi sesuai dengan hukum pasar, sehingga tidak ada gejolak harga semakin tinggi.
Ia menjelaskan baru-baru ini Badan Urusan Logistik (Bulog ) Sumbar telah merilis Harga Enceran Tertingi (HTE) sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Seperti harga HET gula pasir yang ditetapkan Rp 12.500 per kg, daging beku Rp 80.000 per kg dan minyak goreng curah kemasan pada Rp 11.000 per liternya. Sementara beras premium dijual dengan HET Rp 13.300 per kg, beras medium Rp 9.850 per kg dan daging Rp 80 ribu per kg. 

Menurutnya, pedagang jangan disalahkan jika harga naik mereka tidak akan menaikan harga jika ketersedian pangan cukup, jika permintaan tinggi dan tidak berbandin lurus dengan ketersedian pasti harga yang dipatok akan tinggi, berangkat dari hal tersebut pemerintah harus memberikan jaminan atas ketersedian, jika terjadi penimbunan pangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka itu yang harus dikejar.

“ jangan salahkan pedagang, karena selisih harga dengan keuntungan sudah diperhitungkan dari distributor, “ katanya.
Sebelumnya. Sekertaris Komisi I DPRD Sumbar, Endarmy meminta Pemerintah Provinsi Sumbar mewaspadai penimbunan kebutuhan pokok yang kerap terjadi jelang Ramadan. Hal ini mengingat permintaan bahan pangan jelang hari besar umat Islam tersebut akan meningkat tajam.

"Pemerintah harus turun melakukan pengawasan dari sekarang. Jika ditemukan ada yang melakukan penimbunan, ambil tindakan tegas," kata Endarmy.

Dalam persoalan ini ia juga menghimbau terhadap pemasok atau pedagang agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan melakukan penimbunan.

di tengah kondisi perekonomian sulit seperti sekarang, sebut dia, hendaknya semua pihak mau saling menunjukkan kepedulian antara yang satu dengan yang lain.

Salah satu kepedulian itu bisa dilakukan dalam bentuk tidak membuat pihak lain berada dalam situasi berat, seperti halnya melakukan penimbunan barang yang akan membuat masyarakat terbebani dikarenakan harga melonjak.

 
"Kalau melihat ketersediaan bahan pangan, Sumbar tidaklah kekurangan dari segi produksi. Misal, dari segi beras, produksi Sumbar sudah surplus setiap tahunnya. Hanya saja, agar kebutuhan pokok ini tak ditimbun dan menyebabkan harga melonjak, pemerintah memang harus melakukan pengawasan,"jelas anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem tersebut.(Publikasi03)