Wakil ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta agar proyek tol Padangpariaman-Pekanbaru terus dilanjutkan setelah semapt terhenti pada Rabu (30/5) karena penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan.
"Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten harus segera menyelesaikan persoalan ini agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat," katanya.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut pembangunan jalan tol ini merupakan program strategis pusat yang harus disukseskan bersama dan memiliki dampak besar bagi perekonomian masyarakat.
"Dari hari Senin hingga Jumat mereka warga bekerja di Pekanbaru kemudian Sabtu dan Minggu mereka ke Sumbar untuk liburan karena jarak tempuh akan semakin singkat dengan tol ini," kata dia.
Ia mengatakan peranan pemerintah kota atau kabupaten sangat besar terutama ketika penggantian lahan. Mereka harus meyakinkan masyarakat bahwa tol ini memiliki dampak besar bagi Sumbar.
"Ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah agar proyek yang didanai oleh pusat ini terus berjalan sesuai target perencanannya," katanya.
Pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru akan dilakukan dalam tiga tahap hingga 2023 mendatang. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 27 kilometer. Tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km. Tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinang sepanjang 189 km.
Pembangunan menggunakan dana pinjaman dari Jepang dengan total kebutuhan diperkirakan Rp 78,09 triliun.
Sebelumnya pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru, Riau dihentikan karena adanya penolakan warga pemilik lahan yang menilai harga ganti kerugian yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pengerjaan jalan tol sementara dihentikan dulu sambil menunggu negosiasi dengan warga yang lahannya masuk dalam rencana trase pembangunan tol.
Harga yang ditetapkan pemerintah sebenarnya cukup tinggi dengan rentang Rp32 ribu per meter hingga Rp286 ribu per meter tergantung segmen masing-masing.
Namun masyarakat pemilik lahan menyangka harga Rp32 ribu per meter itu merata untuk semua, sehingga muncul reaksi penolakan. Bahkan masyarakat sepakat meminta penghentian sementara proses pengerjaan jalan tol hingga ada kejelasan.
"Kalau saya lihat, ini ada kesalahpahaman dari masyarakat yang menolak. Perlu sosialisasi lebih baik agar masyarakat paham ada rentang harga untuk lahan, tidak dipatok Rp32 ribu per meter," kata Nasrul.