PADANG - Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumatera Barat menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Bakor KAN mengingatkan agar Ranperda dapat mengakomodir...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Prof, Erman Mawardi mengingatkan, pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan diseluruh kabupaten /kota harus melewati perencanaan yang matang, pasalnya hal tersebut dapat menekan angka kecelakaan. "kecelakaan lalulintas kerab terjadi pada jalur yang ...
SelengkapnyaPADANG, -Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas berharap Bupati Padang Pariaman bisa membantu mempercepat proses pembebasan lahan jalur alternatif Padang- Padang Pariaman yang berada dekat Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padangpariaman karena masih menyisakan 600 meter lagi. ...
SelengkapnyaPADANG,-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kejelasan status guru honor yang ada di Sumbar. Saat ini Sumbar memiliki sekitar 7 ribu orang guru honor."Pada tahun tahun 2017 kewenangan SMA/SMK resmi berpindah ke provinsi nam...
SelengkapnyaPADANG, - Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Mockhlasin menilai banyaknya usaha dalam jaringan (daring) yang terjadi akhir-akhir ini mempengaruhi jumlah pengangguran di daerah itu karena berkurangnya omset perusahaan ritel." Perusahaan ritel membutuhkan tenaga kerja cukup banyak untuk mengemban...
SelengkapnyaPADANG - Kekurangan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat harus disikapi serius oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pertumbuhan penduduk yang semakin banyak menuntut ketersediaan tenaga kesehatan yang banyak pula.Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR...
SelengkapnyaPADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Nagari ditargetkan tuntas tahun 2017 ini. Ranperda tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana Provinsi Sumatera Barat memilih desa adat sebagai pemerintahan terendah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berjanji akan mendorong adanya peningkatan kapasitas untuk Badan Musyawarah (Bamus) Nagari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bamus Nagari merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang memiliki peran st...
SelengkapnyaKomisi IV DPRD Sumbar mendesak agar pembangunan tempat penampungan sementara Pasar Ateh, Bukittinggi yang terbakar beberapa waktu lalu segera direalisasikan. Pasalnya, pedagang yang jadi korban kebakaran sangat membutuhkannya."Segera direalisasikan tempat penampungan itu. Kasihan pedagang yang jadi ...
SelengkapnyaPADANG - Pasca telah ditetapkan nya kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar Rp 2,1 juta. Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim tegas mengingatkan agar seluruh perusahaan membayar Upah sesuai regulasi yang telah ditentukan."Ketika suatu regulasi telah ditetapkan Perusahaan har...
Selengkapnya
