PADANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk terus menggenjot kinerja menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggalian PAD ini harus dilakukan lebih serius lagi mengingat meningkatnya anggaran belanja daerah sementara masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal.
"Pemerintah daerah harus lebih serius karena masih ada potensi PAD yang belum tergarap maksimal, sementara pada sisi belanja terjadi peningkatan," kata Arkadius, Senin (10/12).
Dia menyebutkan, alam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, terjadi penurunan penerimaan dari bagi hasil pajak dan penerimaan Dana Intensif Daerah (DID) dari alokasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Penerimaan dari bagi hasil pajak berkurang sebesar Rp45,9 miliar lebih dan DID berkurang sebesar Rp52,9 miliar lebih, sedangkan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sebesar Rp61,75 miliar lebih.
"Sehingga perlu diupayakan tambahan penerimaan dari PAD untuk menutupi kekurangan tersebut," katanya.
Arkadius mengungkapkan, pembahasan RAPBD tahun 2019 lalu berjalan alot terkait pendapatan daerah, karena terjadinya penurunan tersebut. Setelah perdebatan panjang antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya bisa ditetapkan dengan total APBD sebesar 7,150 triliun lebih.
Pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp6,729 triliun dan belanja daerah sekitar Rp7,130 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari PAD sekitar Rp2,491 triliun, dana perimbangan Rp4,185 triliun lebih dan lain - lain pendapatan yang sah sebesar Rp52,4 miliar. Sementara belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sekitar Rp4,312 triliun dan belanja langsung sekitar Rp2,819 triliun.
Arkadius menyentil, sepertinya OPD masih memasang target pendapatan yang jelas saja tanpa mau melakukan peningkatan. Padahal, peningkatan harus dilakukan mengingat masih banyak program strategis daerah yang belum mendapat alokasi anggaran yang cukup.
Meskipun target pendapatan untuk tahun 2019 telah disepakati, Arkadius mengingatkan pemerintah provinsi untuk lebih optimal menggarap sumber-sumber PAD. Menurutnya, potensi pendapatan daerah sebetulnya masih tinggi dari target yang ditetapkan. Dia juga menyorot belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-aset daerah yang juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD. Publikasi/01