Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat, Arkadius Datuak Intan Bano meminta pergeseran anggaran tahap ke-III yang akan dilakukan pemprov tidak menyissir anggaran untuk kegiatan stimulus ekonomi. Menurut dia hal ini akan menjadi perhatian dalam anggaran perubahan 2020. ...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, meminta setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah provinsi (Pemprov), mesti diiringi dengan pendampingan usai program itu dilaksanakan. Hal tersebut ditegaskan, wakil k...
SelengkapnyaPADANG,-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, dorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor ekonomi, fokus terhadap dampak atas penyerapan anggaran. Hal tersebut, mesti diterapkan dengan program strategis yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.&nb...
SelengkapnyaKomisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pembahas Ranperda Pariwisata Halal menekankan agar istilah wisata halal tidak dikaitkan kepada keyakinan tertentu. Tetapi lebih kepada layanan tambahan (extended service) dalam meningkatkan kualitas pariwisata daera...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta segera menyusun peta jalan (road map) wisata halal. Penyelenggaraan wisata halal diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Demikian ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provi...
SelengkapnyaPASAMANBARAT,- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Bahri lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke UPT Peternakan Sapi Air Runding, Selasa (9/6). Sidak dilakukan politisi PDI Perjuangan ini terkait banyaknya dia menerima aspirasi...
SelengkapnyaPADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) LimapuluhKota, untuk segera merampungkan peraturan daerah (Perda) tentang Nagari Adat. Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPRD Sum...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi mengungkapkan, pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Tidak hanya berpedoman terhadap buku Ranperda tersebut, melainkan mensinergik...
SelengkapnyaPADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah provinsi (Pemprov) terus matangkan persiapan jelang pelaksanaan New Normal. Hal tersebut dibuktikan dengan rapat ekpose gubernur tehadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) tahap sat...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot rendahnya realisasi belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Realisasi belanja yang paling disorot adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/ kota yang hanya 22,83 persen. &...
Selengkapnya
.jpg)
