Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengkritisi anggaran penanganan COVID-19 di daerah itu sebesar Rp541 miliar hanya di dua sektor yakni penanganan bidang kesehatan dab penyediaan jaring pengaman sosial. \\\\\\\"Harusnya ada tiga sasaran yang dicapai dengan anggaran itu yakni penanganan kesehatan, p...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi meminta gubernur untuk membuka kembali tempat - tempat isolasi. Hal itu disampaikan Supardi membuka rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Persetujuan bersama tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (11/9/2020) sia...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang ditargetkan selesai pada Jumat 11 September 2020 untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. ...
SelengkapnyaSembilan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 mengajukan pengunduran diri karena maju sebagai pasangan calon di sejumlah pilkada di daerah itu yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan surat pengajuan pengunduran diri sembilan orang itu sudah masuk dan...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) gagasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tenta...
SelengkapnyaFokus perhatian kepada pemulihan ekonomi dampak Covid-19, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas mengingatkan pemerintah provinsi memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri. \"Ada delapan poin di dalam instruksi Mendagri yang h...
SelengkapnyaPadang - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam kondisi normal baru diancam pidana sehingga memberikan efek jera. "Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalkan COVID-19 berisikan aturan penerapan protokol ...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat melakukan pembahasan Ranperda usulan Pemprov Sumbar tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan dalam kondisi normal baru ini jumlah kasus positif COVID-19 di Sumbar mengalami peningka...
SelengkapnyaSetelah ditetapkan menjadi Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada masa sidang kedua tahun 2020 lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mulai dibahas. DPRD Provinsi Sumatera Barat m...
Selengkapnya
