BUKITTINGGI - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Koperasi UMKM provinsi mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2019. Sosialisasi ditujukan kepada pengurus koperasi dan pelaku usaha kecil di Kota Bukittinggi, Juma...
SelengkapnyaSekitar seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/3/2020). Aksi itu digelar untuk meneriakkan penolakan terhadap Rancangan Undang - Undang (RUU) Omnibus Law. Dalam aksi yang me...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayino jangan sekedar berteori dalam menghadapi penyebaran virus corona namun harus ada langkah konkrit meminimalkan penyebaran virus tersebut. “Gubernur jangan hanya mengeluarkan imbauan semata kepada masyar...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, terkait usulan penggunaan hak interpelasi, Jumat (28/2/2020). Pengusulan penggunaan hak interpelasi ini diajukan pada tanggal 21 Januari 2020 lalu oleh Fraksi Gerindra didukung oleh anggota Fraksi Golkar dan a...
SelengkapnyaPuluhan driver angkutan dalam jaringan (daring) atau online di Padang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomoe 118 tahun 2018. PM 118 tersebut dirasakan merugikan para pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) terutama mengenai pembatasan wilayah operasi. &nb...
SelengkapnyaAnggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Taufik Syahrial meninjau sejumlah ruas jalan provinsi yang rusak di Kota Sawahlunto. Peninjauan itu untuk menindaklanjuti banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan provinsi di kota tersebut. Kunju...
SelengkapnyaKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat proses uji kepatutan dan kelayakan (UKK) calon direksi Bank Nagari. Selain mendesak OJK, DPRD juga berencana akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terka...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot kinerja Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam pelaksanaan pemilihan lima Direksi Bank Nagari (BN). Hal it...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (Pemprov), mengoptimalkan pengelolaan gedung Convention Hall Bukit Lampu yang diresmikan oleh Gubernur Sumbar Kamis (6/2) lalu. Komisi berharap, dengan bertambahnya satu as...
SelengkapnyaPembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi telah memasuki tahap akhir, DPRD mendorong Ranperda terkait bisa disahkan pada masa persidangan pertama tahun 2020 sekarang. Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul...
Selengkapnya
