Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada pemenuhan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Juga diminta untuk memperhatikan masukan dan saran DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerint...
SelengkapnyaPADANG,- Belakangan ini, masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Kota Padang. Diresahkan oleh tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana (Napi) program asimilasi. Berangkat dari kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib meminta seluruh unsur mengawasi keber...
SelengkapnyaPADANG, - Sebelum memberlakukan “New Normal” secara keseluruhan, DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan langkah evaluasi terlebih dahulu. Upaya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan setiap kebijakan dalam penanggulangan pendemi corona. “ Kebijakan New ...
SelengkapnyaPADANG,- Pada masa akhir jabatan Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, DPRD Sumbar meminta dana beasiswa rajawali yang telah mengendap selama puluhan tahun di kas daerah, segera dicairkan. “ Tidak ada masalah lagi untuk proses pencairan, pada akhir jabatan gubernu...
SelengkapnyaSetelah pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akhirnya menetapkan rekomendasi. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyampaikan, rekomendasi tersebut diharapkan menj...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supadi menegaskan, bantuan pemerintah hanya sebagai pemancing atau stimulus. Sifatnya hanya sementara sampai masyarakat menemukan formula ekonomi yang lebih kuat. Hal itu disampaikan Supardi di sela - sela pertemuan silaturahim den...
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Bar...
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Yusnadewi menyerahkan dokumen LHP kep...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan untuk menaikan iuran BPJS. Dia menilai, hal tersebut, akan menambah beban masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. &quo...
SelengkapnyaPADANG,- Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, 65 orang anggota DPRD Sumbar berupaya tetap menjalankan tugas kedewanan dengan optimal. Kendati tetap bekerja, pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Sumbar berpedoman penuh pada protokol kesehatan ...
Selengkapnya
