PADANG,- Sistem Informasi Sekretariat DPRD Sumbar khususnya website JDIH DPRD, terintegrasi dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dengan demikian, setiap peraturan daerah (Perda) dan produk hukum ...
SelengkapnyaPuluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU), mendatangi gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/12). Kedatangan aliansi tersebut, guna untuk menyapaikan penolakan terkait Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. Koordinator lapan...
SelengkapnyaPADANG,- Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD Sumbar. Dari penyampaia...
SelengkapnyaPADANG,- Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar memberikan pandangan terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemerintah provinsi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Pandangan fraksi-fraksi tersebut, diungkapkan pada sidang paripurna...
SelengkapnyaSetelah beberapa waktu lalu disepakati menjadi Ranperda prakarsa, DPRD dan Pemprov Sumbar memulai pembahsan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KIP3D), . Juru bicara Komisi I DPRD S...
SelengkapnyaTingkatkan kinerja penyebarluasan informasi kedewanan kepada masyarakat, Bagian Dokumentasi Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), serta beberapa wartawan yang berasal dari media cetak,online dan radio, berkunjung ke DPRD Provinsi Pro...
SelengkapnyaKeterbukaan informasi publik pada lembaga pemerintahan menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan d...
SelengkapnyaBUKITTINGGI- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk kategori Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) tahun 2021. Predikat Informatif merupakan anugerah tertingg...
SelengkapnyaDPRD Sumbar mendorong Pemprov melalui dinas sosial melakukan sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK,...
SelengkapnyaPAYAKUMBUH, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi membuka secara resmi workshop pengamalan nilai-nilai Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah(SBK), Jumat (3/5). Pada acara yang bertempat di Balai Kaliki Kota Payakumbuh tersebut,Supardi menekankan pent...
Selengkapnya
