PADANG- Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat telah memberlakukan pelayanan pembayaran dengan sistem non tunai. Baik untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai maupun dengan pihak ketiga. Pemberlakukan sistem ini ...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan masyarakat daerah setempat membutuhkan perbaikan infratruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi untuk meningkatkan perekonomian. "Temuan ini kami dapatkan dari hasil reses dewan pada sidang pertama 2018, hasiln...
SelengkapnyaPADANG - Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengharapkan, pengelolaan pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik atau E-Government dapat meningkatkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Aplikasi pelayanan hendaknya memiliki menu yang lengk...
SelengkapnyaPADANG - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyayangkan banyak dana yang tidak terpakai pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerjanya. Dana tersebut mengendap begitu saja sementara OPD lain membutuhkan anggaran untuk program kegiatan. ...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi I DPRD Sumbar M Nurnas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat terutama pada posisi auditor. Menurutnya, lembaga tersebut harus diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan maksimal dan tidak rentan terjadi pen...
SelengkapnyaPADANG,- Persoalan pembebasan jalur dua by pass Kota Padang yang dilakukan dengan konsolidasi mendapat perhatian Pemprov dan DPRD Sumbar. Eksekutif dan legislatif tingkat provinsi ini mendesak agar Pemko Padang segera menuntaskan persoalan yang ada. "Jangan sampai masyarakat yang d...
SelengkapnyaPADANG,- Sekertaris Komisi I DPRD Sumbar, Endarmy meminta Pemerintah Provinsi Sumbar mewaspadai penimbunan kebutuhan pokok yang kerap terjadi jelang Ramadan. Hal ini mengingat permintaan bahan pangan jelang hari besar umat Islam tersebut akan meningkat tajam. "Pemerintah haru...
SelengkapnyaLanjutan Pembahasan Ranperda, DPRD dan Gubernur Sampaikan Pandangan PADANG - Pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) memasuki tahap penyampaian pandangan DPRD dan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan fraksi terhadap tiga Ranperda usulan pemerin...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Panitia Khusus (Pansus) Ranperda GAKY DPRD Sumatera Barat akan menyurati Kemen...
SelengkapnyaPADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diawasi dengan ketat. Pemerintah provinsi hendaknya melakukan pengawasan ketat tersebut agar kaum pekerja tidak diperlakukan tidak adil ol...
Selengkapnya
