Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyarankan agar substansi atau materi muatan mengenai Dewan Kebudayaan Daerah di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk dihapus. Hal itu didasari kepada karena tidak ada kewenangan dan...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD). Pembahasan dilakukan dengan penyampaian nota penjelasan oleh Komisi V sebagai komisi penggagas setelah ditetapkan menjad...
SelengkapnyaDPRD Sumbar mulai menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah pasca telah disampaikannya nota pengantar ranperda itu saat rapat paripurna, Senin (6/1) di gedung dewan. Dengan ranperda tersebut diharapkan nantinya kebudayaan Sumbar akan tetap le...
Selengkapnya–Tindaklanjuti pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan, Komis II DPRD Sumbar sebagai tim pembahas menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari rapat tersebut diketahui, k...
SelengkapnyaFraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyayangkan tidak masuknya hasil perkebunan karet dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan yang tengah dibahas intens oleh Komisi II DPRD Sumbar. Jika komoditi karet tidak diakomodir dalam muatan Ranperda te...
SelengkapnyaOptimalkan kinerja terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), tindaklanjut aspirasi guru, dan penguatan dalam mengambil keputusan terkait seleksi Komisioner KI Sumbar, komisi-komisi DPRD Sumbar melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Komisi II Konsultasi Akhir Ranperda Tata Kel...
SelengkapnyaRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pokok - Pokok Kebudayaan Sumatera Barat resmi menjadi Ranperda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penetapan Ranperda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/1/2023). Ketua DP...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar untuk mengoptimalkan penanganan virus campak yang telah dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam beberapa waktu terakhir. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan RI, 11 Kabupaten/Ko...
SelengkapnyaPADANG, – Ketua DPRD Sumbar Supardi menghadiri penyampaian Outlook Perekonomian Sumbar 2023 sekaligus perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Wahyu Purnama A, di Gedung Perwakilan BI Sumbar, Rabu (25/1). Merujuk pada rangkuman kegiatan ekonomi ...
SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar andil dalam memberantas fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat seperti Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) hingga maraknya peredaran narkoba. Ajakan tersebut diungkapkan Supardi saat bersil...
Selengkapnya
_.jpeg)
.jpeg)
