Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengungkapkan, telah terjadi kemunduran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam filosofis Adat Basandi Syarak (ABS)- Syarak Basandi Kitabullah (SBK). Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase perilaku menyimpang di tengah masyarakat...
SelengkapnyaPersatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Sumatera Barat meminta DPRD Sumatera Barat mendukung adanya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini sudah masuk Prolegnas. &n...
SelengkapnyaPADANG,- Agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari, penggunaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketegasan itu diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (S...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Supardi menyayangkan jika Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menjadi salah satu bandara yang terkena imbas pengurangan status Bandara Internasional. Menurut dia, status baru tersebut tentunya akan menjadi kerugian besar bagi Provinsi Sumbar. &ldq...
SelengkapnyaTim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah (PPKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpendapat Dewan Kebudayaan daerah merupakan bentuk lembaga sebagai salah satu instrumen pemajuan kebudayaan. Hal itu didasari kepada ...
SelengkapnyaKomisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membahas sejumlah isu strategis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bersama Komisi II DPRRI, Kamis (9/2). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut terungkap, tidak ada perubahan daerah pemilihan (Dapil) terhadap pemilihan DPRD Provinsi dan DPR ...
SelengkapnyaSumatera Barat (Sumbar) merupakan provinsi hebat dan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas secara intelektual maupun bisa membuka akses terhadap hubungan mancanegara. Dari kemampuan tersebut, diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di seluruh sektor, termasuk S...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumatera Barat meminta kerja sama yang telah terjadi antara Pemprov Sumbar dengan Koperasi Saudagar Minang Raya (SMR) yang mengelola lahan seluas 3.903 meter persegi di kawasan GOR Haji Agus Salim Padang ditinjau ulang karena diduga cacat hukum. Ketua Komisi III DPRD Sumbar, A...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumatera Barat menggandeng BPK melakukan audit investigasi pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama Build Over Transfer (BOT) atau sistem serah guna bangunan dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Ketua Komisi III DPRD Sumater Barat, Ali Tanjung mengatakan Di...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Suwirpen Suib menyatakan tindak penyalahgunaan narkoba dapat memicu pelaku melakukan tindak kriminal lainnya sehingga perlu penanganan khusus terkait kasus ini. "Narkoba itu paling berbahaya dan sekali menjadi pengguna maka akan terjerat dan susah untuk kelu...
Selengkapnya
