Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025, Sabtu (27/7/2024). KUPA PPAS dan KUA PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancang...
SelengkapnyaMaek Festival 2024 ditabuh pada Rabu (17/7). Acara ini menyuguhkan berbagai atraksi kebudayaan yang menggambarkan peradaban masa lalu dari seniman lokal hingga internasional. Maek Festival yang digagas oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi dimulai pada pukul 19.50, dan terpusat di Jorong Koto Tangah Na...
SelengkapnyaFestival Maek 2024 sebagai pintu untuk memperkenalkan Maek dan menhir yang ada di Nagari Maek ke pentas dunia. Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam sambutannya saat membuka Festival Maek 2024 di nagari Maek, Rabu (17/7)...
SelengkapnyaBadan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memantapkan eksistensi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sering mendapatkan kunjungan kerja (Kunker) dari BK DPRD daerah lain. Untuk diketahui dalam beberapa waktu terakhir, BK DPRD Sumbar yang diketuai Muzli M Nur dari Fra...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong OPD terkait di Pemprov berinovasi untuk maksimalnya pelaksanaan program unggulan gubernur pada sektor pertanian yang disokong 10 persen APBD Sumbar. Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, bicara sektor pertanian ...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) tahun 2024 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (15/7).Dalam kesempatan itu, Audy menyampaikan, pengajuan perubahan ...
SelengkapnyaSebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak seluruh Badan Kehormatan (BK) memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan, hal itu meliputi ruang kerja hingga ruang sidang. Berangkat dari persoalan tersebut, BK DPRD Sumbar mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia. (FBKI)Dukungan tersebut...
SelengkapnyaHingga akhir Juni 2024, DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggenjot kinerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (legislasi-red). Adapun rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang terus dikebut dan telah memasuki tahap finalisasi ...
SelengkapnyaPembahasan Peraturan tentang Tata Beracara DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencapai 90 persen. Dalam waktu dekat, panitia khusus (Pansus) akan mematangkan muatan dengan mendatangi kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berfoto bersama Pansus Tat...
SelengkapnyaFraksi PKS DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Juru Bicara fraksi PKS DPRD Sumbar, Mochklasin saat menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaba...
Selengkapnya
