Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memantapkan eksistensi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sering mendapatkan kunjungan kerja (Kunker) dari BK DPRD daerah lain. Untuk diketahui dalam beberapa waktu terakhir, BK DPRD Sumbar yang diketuai Muzli M Nur dari Fra...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong OPD terkait di Pemprov berinovasi untuk maksimalnya pelaksanaan program unggulan gubernur pada sektor pertanian yang disokong 10 persen APBD Sumbar. Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, bicara sektor pertanian ...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) tahun 2024 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (15/7).Dalam kesempatan itu, Audy menyampaikan, pengajuan perubahan ...
SelengkapnyaSebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak seluruh Badan Kehormatan (BK) memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan, hal itu meliputi ruang kerja hingga ruang sidang. Berangkat dari persoalan tersebut, BK DPRD Sumbar mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia. (FBKI)Dukungan tersebut...
SelengkapnyaHingga akhir Juni 2024, DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggenjot kinerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (legislasi-red). Adapun rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang terus dikebut dan telah memasuki tahap finalisasi ...
SelengkapnyaPembahasan Peraturan tentang Tata Beracara DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencapai 90 persen. Dalam waktu dekat, panitia khusus (Pansus) akan mematangkan muatan dengan mendatangi kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berfoto bersama Pansus Tat...
SelengkapnyaFraksi PKS DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Juru Bicara fraksi PKS DPRD Sumbar, Mochklasin saat menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaba...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (PPD Jamkrida). Jika Ranperda ini disepakati, maka modal dasar PPD Jamkrida akan ditambah dan diharapkan bisa memperkuat ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) pengelolaan ekosistem mangrove menjadi ranperda usul prakarsa DPRD. Ranperda ini diprakarsai Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, diantaranya perhutanan, perkebunan...
SelengkapnyaDPRD Sumbar diwakili Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis menerima kunjungan kerja Pimpinan-Komisi dan Bapemperda DPRD Solok Selatan, Jumat (28/6). Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Armen Syahjohan mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tujuan kunjungan tersebut. Pertama terkait penyusun...
Selengkapnya
