PADANG-Untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
terkait penganggaran serta pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Jambi
berkonsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/9).
Dengan berkonsultasi dengan DPRD Sumbar, diharapkan Tupoksi Pengawasan
dan Penganggaran Komisi I DPRD Jambi, semakin maksimal kedepan.
Sekretaris
DPRD Sumbar melalui Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan (FPP) Ismelda Jenraini yang menyambut kedatangan Komisi I
DPRD Jambi mengatakan, DPRD Sumbar secara kelembagaan terus berkomitmen
untuk melahirkan komposisi anggaran yang mampu untuk mengakomodasi
pembangunan daerah yang maksimal, tentunya dengan pertimbangan kebutuhan
masyarakat di daerah.
"Untuk pembahasan Perubahan APBD 2024, DPRD Sumbar menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia," katanya.
Dia
mengatakan dalam dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang
ketiga 2023/2024 DPRD Sumbar telah menyelesaikan pembahasan perubahan
Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA
PPAS) tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025 serta Perubahan APBD tahun
2024. Sedangkan RAPBD tahun 2025 akan dibahas oleh anggota DPRD periode
2024-2029.
Kemudian dari
sisi pengawasan, DPRD Sumbar telah melakukan fungsi tersebut antara lain
terkait pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur yang
menjadi aturan pelaksanaan Perda. Juga melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan
dalam APBD.
Kedatangan
Rombongan Komisi I DPRD Jambi dipimpin oleh Hapis Hasbiallah, menurutnya
studi banding ke DPRD Sumbar merupakan upaya untuk menguatkan kinerja
sesuai Tupoksi, terutama terkait pengawasan dan pengawasan. Apa yang
didapatkan dari DPRD Sumbar akan diambil untuk penguatan kinerja sesuai
peraturan perundang-undangan.
“Ada
beberapa agenda dalam kunjungan kami ke Sumbar. Terutama untuk menggali
strategi Sumbar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,
sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Dia
menambahkan, pihaknya ingin menyerap strategi dan pola yang dilakukan
Sumbar dalam membahas anggaran, termasuk bagaimana melahirkan komposisi
APBD yang memberikan dampak positif kepada ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat
“Kami berharap
dapat mempelajari serta mengadopsi pola dan strategi yang dilakukan
oleh Provinsi Sumbar untuk diterapkan di daerah kami nantinya,”
lanjutnya (03)