PADANG,- Setelah dua tahun terjadi pendangkaalan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melalui Komisi IV DPRD Sumabar segera melakukan pengerukan sendimen dan menormalisasi Kali Linggarjati yang menjadi pemicu banjir di Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tan...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengungkapkan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)tahun 2019 yang belum kunjung disahkan, tengah dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), menurutnya ada beberapa muatan y...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi I DPRD Sumbar bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Sumbar , berenca akan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan penyiaran konten lokal pada program televisi nasional. Dalam prakteknya, koten lokal yang siar pada televisi nasional berada pada jam yang t...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan rasionalisi dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-28 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Menurutnya, rencana pembukaan yang akan dilaksanakan pada arena main stadium Sikabu Kabupaten...
SelengkapnyaPADANG,- Puluhan nelayan Danau Singkarak Sumatera Barat mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumatera Barat karena terbitkannya Peraturan Gubernur nomor 81 2017 yang melarang penggunaan bagan karena diduga menjadi penyebab hilangnya ikan bilih (mystacoleus padangensis) di danau tersebut. &ld...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang Taufik Hidayat, meminta Balai Sungai Sumatera V segera melakukan pengerukan kali Linggarjati, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Saat ini, kali tersebut mengalami pendangkalan sehingga ketika intensitas hujan tinggi tidak sang...
SelengkapnyaPADANG,-DPRD Sumbar resmi mengesahkan program pembentukan legislasi daerah (Propemperda), Provinsi Sumbar Tahun 2019. DPRD menargetkan sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) selama tahun depan. “Sesuai fungsi legislasi, de...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Mochklasin meminta pemerintah provinsi setempat harus tegas dalam mengatur izin pengelolaan pulau-pulau yang ada di daerah itu agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan daerah. "Seluruh izin pe...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dalam APBD 2019 menjadi Rp2,7 triliun. "Kita terus mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada agar target tersebut dapat tercapai," kata dia. &nb...
SelengkapnyaFraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat mengusulkan agar peraturan daerah (perda) terkait Lesbian Gay, Biseksual dan Tansgender (LGBT) masuk dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019 sehingga daerah itu segera memiliki payung hukum untuk menyikapi penyimpangan tersebut. ...
Selengkapnya