PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan peran penting pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam memacu pembangunan daerah. PSM menjadi salah satu ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam memacu pembangunan terutama di bidang sosial dan ekonomi. ...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu penting dilakukan agar bantuan pemerintah untuk jaminan kesejahteraan rakyat benar-benar tepat sasaran. Supardi mengingatkan hal itu dalam rapat ko...
Selengkapnya65 Anggota DPRD Sumbar, telah menyelesaikan agenda reses perorangan masa sidang kedua tahun 2022/2023. Masukan yang dihimpun pada kunjungan jemput aspirasi tersebut akan menjadi rujukan dalam pembahasan anggaran hingga penyusunan program pembangunan daerah bersama pemer...
SelengkapnyaPADANG,- Panitia khusus (Pansus), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI DPRD Sumbar, meninjau proyek pembangunan Gedung Kebudayaan yang belum tuntas hingga sekarang, Minggu (13/3). Pansus menekankan, temuan BPK sebesar Rp 4,3 miliar pada proses pengerjaan proyek itu, harus dikembalikan te...
SelengkapnyaHadiri peringatan 100 tahun Nahdatoen Nisaijah (Nahdah) , Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong pondok pesantren (Ponpes) perempuan tertua itu lebih berkembang di masa sekarang. Berkembang yang ditegaskan Supardi adalah, jangan hanya terikat nilai-nilai sejarah dan rangkulah tokoh potensial ...
SelengkapnyaResmi tetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Periode 2022-2024, Sektertaris Dewan DPRD Sumbar mengungkapkan struktur pimpinan Komisi-Komisi Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) jumlah keanggotaan setiap komisi diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi d...
SelengkapnyaPADANG,- Resmi tetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Periode 2022-2024, Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong komposisi AKD periode sekarang, bisa bekerja lebih optimal untuk melahirkan kebijakan-kebijakan strategis, dalam upaya memeberikan kesejahteraan untuk masyarakat. “ Kita b...
SelengkapnyaPembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang keterbukaan informasi publik (KIP) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggal selangkah lagi. Hal ini dikarenakan seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyutujui ...
SelengkapnyaKetua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal meminta Pemprov untuk segera menindaklanjuti keputusan MA terkait aset ex-BUMD, PT. ATS. \"Keputusan hukum sudah ingkrah. Rasanya di Indonesia ini tidak ada lagi keputusan hukum yang lebih tinggi dari itu. Jadi segeralah pemprov tindaklanjuti. Aset milik daera...
SelengkapnyaDPRD Sumbar bersama tenaga ahli, melakukan kajian untuk melahirkan inovasi dalam penanganan kebencanaan. Selama ini, penanganan bencana masih bersifat manual, dimana ada bencana barulah berbondong-bandong untuk melakukan penanganan. " Ada beberapa kebijakan strategis yang lup...
Selengkapnya
.jpg)
