PADANG,- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) agar mendata penerima bantuan dampak virus corona, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muhammad Ikhbal saat dihubungi , R...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi meminta, pemerintah provinsi (Pemprov), segera melakukan langkah yang jelas dan terukur terhadap penanganan virus corona (Covid-19). Saat ini, grafik masyarakat yang terpapar virus tersebut terus ...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi mendorong pemerintah provinsi menerapkan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghambat penyebaran pandemi COVID-19 di daerah itu "Agar lebih efektif, kapan perlu PSBB diterapkan di 19 kabupaten dan kabupaten, bukan hanya Kota Padang dan Bukitti...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi menyebutkan Rp600 miliar lebih disisir dari APBD Sumbar 2020 yang akan dimanfaatkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu. "Ia mengatakan sebelumnya sebagian bantuan tahap awal dana tanggap penanganan Covid-19 senilai Rp207 miliar telah disalurkan...
SelengkapnyaPADANG,- Untuk penanganan pasien virus corona (Covid-19) Covid-19. Rumah Sakil Umum Pusat (RSUP). M Djamil Padang, membutuhkan 100 stel Alat Pelindung Diri (APD) lengkap per hari. Hal tersebut terungkap, saat Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan, puluhan unit APD ke...
SelengkapnyaPADANG,- Dalam kurun waktu 10 hari kedepan, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov), dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Pe...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat merencakan untuk melalukan realokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar untuk penanganan COVID di daerah itu. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan realokasi anggaran itu berasal dari beberapa pos anggaran di APBD 2020 seperti perjalanan dinas luar daerah, Bimbingan Teknis mau...
SelengkapnyaKetua Komisi II DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta perusahaan di daerah itu untuk menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai opsi terakhir ketika menghadapi dampak ekonomi akibat COVID-19. \"Wabah ini banyak berdampak bagi kehidupan. Kalau bisa menghindari yang merugikan, baiknya ditunda d...
SelengkapnyaAnggota dewan yang satu ini tak banyak bicara, tapi langsung kepada aksi nyata. Mendukung upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid-19), tak segan turun langsung menyandang alat semprot disinfektan, mendatangi rumah – rumah warga. Firdaus, anggota Dewan Perwakilan Ra...
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Hidayat mengatakan lesunya perekonomian masyarakat akibat pembatasan sosial dampak penyebaran COVID-19 dapat meningkatkan tindak kriminal. “Kita minta masyarakat mewaspadai kejahatan yang timbul pada masa ekonomi lemah. Pada sa...
Selengkapnya.jpg)
.jpg)
