SIJUNJUNG - Pelaksanaan sistim pemerintahan desa adat di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari akan menghapus sistim pemilihan walinagari langsung oleh masyarakat. Walinagari atau kapalo nagari sebagai kepala pemerintahan akan dipilih dari dan oleh unsur tungku tigo sajarangan yaitu ninik mamak, alim...
SelengkapnyaDesa Adat Pengakuan Negara Kepada Kearifan LokalSIJUNJUNG - Adanya aturan penerapan desa adat dalam sistim pemerintahan terendah merupakan pengakuan sekaligus penghormatan negara terhadap kearifan lokal masyarakat. Saat ini, sedikitnya delapan provinsi di Indonesia merancang untuk mengembalikan sist...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Selasa (18/7). DPRD Kabupaten Bungo ingin mempelajari sejauh mana sistim penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketua ro...
SelengkapnyaWagub Sarankan Sesuaikan Ranperda Kepemudaan Dengan KewenanganPADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyarankan beberapa perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Ranperda tersebut merupakan Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberap...
SelengkapnyaPADANG - Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan status hukum pulau-pulau kecil di perairan yang masuk dalam wilayah Sumatera Barat. Pemerintah provinsi diminta untuk melakukan pendataan secara mendetail terhadap seluruh pulau-pulau yang ada hi...
SelengkapnyaAGAM - Kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke sejumlah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menemukan berbagai macam permasalahan. Mulai dari kekurangan tenaga pengajar hingga kerusakan sarana prasarana belajar mengajar. Di Sekolah Menengah Ke...
SelengkapnyaUsul Prakarsa DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan DiajukanPADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan mulai masuk ke dalam tahap pembahasan. Ranperda tersebut merupakan hak usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam Program Pembentukan Peraturan Daer...
SelengkapnyaPADANG - Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Sebagai daerah yang berada di wilayah pantai barat, setidaknya tujuh kabupaten dan kota memiliki wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Hal itu disampaikan Wakil...
SelengkapnyaSIJUNJUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi memediasi warga dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menuntaskan persoalan ganti rugi tanaman warga. Persoalan ganti rugi tanaman akibat pemasangan Saluran Udara...
SelengkapnyaTANAHDATAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I terus mendalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Nagari. Berbagai kajian dilakukan, termasuk juga melalui upaya menjemput masukan dan saran dari masyarakat langsung ke masyarakat di nag...
Selengkapnya
