PADANG - Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengingatkan sejawatnya maupun Pemprov Sumbar, baru empat dari 19 target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) pada 2017 ini, tuntas dibahas. “Jika kita tidak memberikan prioritas pada pembahasan Ra...
SelengkapnyaPADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat harus serius membenahi sarana prasarana olahraga, terutama berkaitan dengan rencana menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Disamping itu, pembinaan atlet juga harus mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan.Anggo...
SelengkapnyaPADANG - Penginapan atau hotel yang dikelola oleh sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Barat belum bisa dikenakan retribusi. Hal itu dikarenakan, belum ada payung hukum yang jelas untuk pengenaan retribusi, juga belum ada kejelasan status dari penginapan atau hotel itu sendiri.Paniti...
SelengkapnyaPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan terhadap terminal angkutan penumpang umum tipe B dan pelabuhan perikanan. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sarana fasilitas, petugas maupun sarana pen...
SelengkapnyaPADANG - Dengan beberapa perubahan mendasar pada substansi objek retribusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mensahkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Penetapan pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD...
SelengkapnyaPADANG - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (8/5) menerima kedatangan ratusan warga Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Kedatangan warga tersebut adalah untuk berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan pembangunan gedun...
SelengkapnyaPADANG - Tunjangan guru honor di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menjadi tanggungan APBD Provinsi melalui dana Bantuan jasa pengajaran. Dana tersebut disalurkan ke sekolah tempat guru honor tersebut mengajar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal itu diterangkan Kepala ...
SelengkapnyaPADANG - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat segera menyelesaikan persoalan Kawasan Mandeh. Kawasan Mandeh adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah semata. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat S...
SelengkapnyaPADANG - Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (3/5) melahirkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2016. DPRD memandang ada empat permasalahan utama yang mendapat perhatian dan koreksi. Ketua DPRD Prov...
SelengkapnyaKualitas Pendapatan dan Belanja Daerah Belum MaksimalPADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memberikan beberapa rekomendasi kepada kepala daerah, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016. Pendapatan dan belanja daerah dirasakan belum maksimal se...
Selengkapnya
