PADANG,- Anggota Komisi V DPRD Sumbar Rahmad Saleh , meminta penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) untuk optimal dalam melakukan pengawasan. Dia menilai , mencuatnya kasus kekerasan yang menimpa salah satu santri di Ponpes Nurul Ikhlas mesti menjadi bahan evaluasi. “ Kejadaian i...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumbar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) serius dalam menindaklanjuti setiap investasi yang masuk dalam daerah. Dewan menilai, setiap perjanjian dengan orientasi ekonomi belum berdampak signifikan terhdap pembangunan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi mengatakan, untuk...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Pasaman Muzli M Nur, meminta unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah itu, menurutnya banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial. \" Baru-baru i...
SelengkapnyaPADANG,- Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat, meminta masyarakat untuk melihat manfaat jangka panjang terkait pembangunan tol Padangpariaman-Pekanbaru. \" Ketika proses pembebasan lahan berlangsung, banyak masyarakat yang komplain akan nilai ganti rugi yang tidak sebanding karena bebera...
SelengkapnyaKendala dalam proses rencana pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru hendaknya jangan jadi komoditas politik terkait pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019. Polemik yang terjadi adalah murni persoalan pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh masyarakat, bukan disebabkan unsur politis. &...
SelengkapnyaPerwakilan masyarakat Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanahdatar mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/2). Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan persoalan tapal batas wilayah antara Tanahdatar dengan Kabupaten Agam di puncak Gu...
SelengkapnyaTuntutan Rani atau Sonita Maharani, bekas karyawati usaha Kripik Balado Shirley akhirnya dipenuhi setelah menuntut sejak Agustus 2018 lalu. Kesepakatan antara Rani dan pihak perusahaan menemui titik terang setelah dimediasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Bar...
SelengkapnyaPADANG - Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau akan dikurangi hingga tinggal seperempat dari jumlah yang ada sekarang ini. Pengurangan itu adalah dalam rangka penataan kembali terhadap danau yang potensi besarnya untuk pariwisata tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua Ko...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I semakin mengintensifkan pembahasan untuk menetapkan hari jadi provinsi. Selain membahas beberapa kajian, DPRD juga menggelar seminar. Seminar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Prov...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan proses pendataan masyarakat yang masuk kategori miskin mesti akurat. Menurut Hendra, saat ini data yang dipakai lemah, sehingga bantuan masih berpotensi diterima mereka yang tidak layak. “Saat ini, DPRD tengah menyusun Rancangan Perat...
Selengkapnya
