PADANG,- DPRD Sumbar resmi menetapkan sejumlah rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018. Pada sektor ekonomi, sejumlah target tidak semua tercapai, sehingga butuh evaluasi untuk sektor tersebut.
M Nurnas, juru bicara panitia kusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar pada paripurna yang dilakasnakan pada, Senin (29/4). Mengatkan secara keseluruhan, serapan anggaran dan realisasi program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mencapai 90 persen. Namun, pada ekonomi makro daerah tidak semua yang tercapai.
“ Tidak tercapainya target pembangunan ekonomi tidak disebabkan dengan lemahnya pengelolaan, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya , laju pertumbuhan global,” ujranya.
Dia mengatakan, untuk mengoptimalkan beberapa urusan yang belum sempat tercapai dalam pembangunan daerah DPRD memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut.
Pada penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah mesti melakukan perencanaan terhadap baik kurikulum maupun tenaga pendidik. Dengan hal ini, sistem anggaran akan lebih jelas.
Dilanjutkannya, pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap tenaga pendidik dan sarana prasarana SMA-SMK yang berada pada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan pendidikan.
“ Pemerataan pendidikan penting, karena salah satu faktor untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,”katanya.
Dalam urusan kesehatan, katanya, kasus gizi buruk dan berkembangnya penyakit menular mendapat sorotan dari Pansus . Berangkat dari hal ini, pemprov mesti menegur kepala dinas kesehatan yang tidak memberikan informasi nyata terhadap kesehatan masyarakat, sebagaimana yang diintruksikan oleh Mentri Kesehatan RI.
Dia mengatakan, untuk urusan pembangunan infrastuktur dinas pekerjaan umum dan PSDA perlu meningkatkan kualitas perencanaan serta pengawasan untuk seluruh kegiatan, sehingga kualitas pekerjaan terjaga dan berjalan optimal.
“ Agar semua pekerjaan tepat waktu, penyerahan dokumen administrasi kegiatan mesti dipercepat, sehingga bisa ditenderkan pada tahun anggran dan tidak ada lagi keterlambatan pengerjaan,” katanya.
Dia mengatakan, sejumlah rekomendasi seperti pendidikan , kesehatan serta infrastuktur merupakan komponen yang mempengaruhi perkembangan ekonomi.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memaparkan untuk tahun 2018, indeks pembangunan manusia (IPM) Sumbar berhasil berada di atas rata-rata nasional, yakni mencapai 70,73 yang terdiri dari angka harapan hidup saat lahir adalah 68,73 tahun, harapan lama sekolah 13,79 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,59, pendapatan per kapita Rp10,126 ribu per orang per tahun.
"Sementara IPM rata-rata nasional 70,18," ujar Irwan.
Di bidang ekonomi, sayangnya terjadi penurunan di bidang ekspor. Nilai ekspor Sumbar pada Tahun 2018 tercatat 140,36 juta dolar Amerika. Jumlah ini turun 30,31 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 201,38 juta dolar Amerika. Di lain sisi impor meningkat dari 49,15 juta dolar Amerika pada Tahun 2017 menjadi 62,82 juta dolar Amerika.
Pendapatan daerah Sumbar, lanjut Irwan tak mencapai target. Dari target Rp6,46 triliun berhasil terealisasi 97 persen, yakni senilai Rp6,29 triliun. Sementara tahun lalu realisasinya mencapai 102 persen.
"Target pendapatan tak tercapai karena banyaknya sumber pendapatan Sumbar, salah satunya retribusi dialihkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya. (03)