PADANG,-Panitia kusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah DPRD Sumbar tahun 2018, tengah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna melahirkan rekomendasi strategis untuk pembangunan Sumbar kedepan.
"Jadi soal rekomendasi ini, kan produknya bukan peraturan daerah (Perda). Rekomendasi ini sifatnya adalah evaluasi terhadap program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. Tetapi jawaban pemerintah atas Rekomendasi DPRD ini wajib untuk dimasukkan dalam LKPJ tahun berikutnya," ujar sekretaris Pansus Taufik Hidayat saat dihubungi, Rabu (24/4).
Jumat mendatang (26/4) , lanjutnya, DPRD akan menggelar sidang paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2018, sehingga pembahasan mesti dikebut untuk memberikan rekomendasi realisasi program dan evaluasi.
Menurutnya, pembahasan LKPJ akan diusahan tepat waktu, meski dalam susana pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pembahasan tetap optimal
Dia mengatakan pada laporan LKPJ yang disampaikan beberapa waktu lalu Gubernur, sejumlah sektor menjadi sorotan karena tidak semua yang mencapai target. Di bidang ekonomi, terjadi penurunan di bidang ekspor. Nilai ekspor Sumbar pada Tahun 2018 tercatat 140,36 juta dolar Amerika. Jumlah ini turun 30,31 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 201,38 juta dolar Amerika. Di lain sisi impor meningkat dari 49,15 juta dolar Amerika pada Tahun 2017 menjadi 62,82 juta dolar Amerika.
Disisi lain, tahun 2018 pembangunan manusia (IPM) Sumbar berhasil berada di atas rata-rata nasional, yakni mencapai 70,73 yang terdiri dari angka harapan hidup saat lahir adalah 68,73 tahun, harapan lama sekolah 13,79 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,59, pendapatan per kapita Rp10,126 ribu per orang per tahun.
"Sementara IPM rata-rata nasional 70,18," ujarnya (03)