Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait tatanan kehidupan normal baru pascacovid-19. Mengawali tahap pembahasan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Sumatera Barat berkonsultasi dengan Direktorat Je...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta pemerintah provinsi memiliki inovasi dalam mencari pendapatan daerah sehingga program pembangunan di daerah itu tetap berlanjut meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. \"Alokasi dana transfer ke daerah khususnya berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana A...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi menyebutkan alokasi APBD 2020 yang direlokasi untuk penanganan pendemi COVID-19 di daerah itu sebesar Rp541,2 miliar yang digelontorkan dalam tiga tahap. \"Penggunaan anggaran itu baik untuk sektor kesehatan maupun bantuan langsung kepada yang terdampak,\" kata dia...
SelengkapnyaDPRD bersama Pemprov Sumatera Barat menyepakati rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di rapat paripurna yang digelar Selasa(25/8) Sekretaris Komisi II DPRD Sumatera Barat Nurkhalis Dt Bijo Rajo mengatakan perda ini akan menjad...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perlindungan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menjadi peraturan daerah (Perda). Kesepakatan bersama tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengungkapkan, 2021 mendatang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten/Kota sudah bisa dicairkan. Aliran anggaran tersebut, sangat strategis untuk program pembangunan infrastruktur dan pem...
SelengkapnyaPADANG,- Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), perkantoran menjadi klaster terbaru. Berangkat dari kondisi tersebut, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Nofrizon meminta peme...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akhirnya menetapkan pandangan, terkait penjelasan gubernur terhadap hak interpelasi. Penetapan pandangan DPRD tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna, Rabu (5/8/2020). Seperti diketahui, DPRD Provinsi Sumatera Barat...
SelengkapnyaKetua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar memastikan petugas bertemu dengan warga agar menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. \"Protokol kesehatan adalah kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada ini,\" kata dia di P...
SelengkapnyaKondisi masyarakat nelayan berbanding terbalik dengan potensi perikanan di perairan Sumatera Barat. Hampir 32 persen total angka kemiskinan disumbangkan oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Ditambah lagi, keberpihakan pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat nelayan yang masih r...
Selengkapnya
.jpg)
