Optimalkan Potensi Investasi, Komisi III DPRD Sumbar Study Koperatif Ke Riau

Optimalkan potensi investasi dalam pembangunan ekonomi daerah, Komisi III DPRD Sumbar study koperatif ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Rabu (20/5). 

 

Pada kesempatan tersebut,  Komisi yang membidangi keuangan daerah itu, didampingi ole beberapa kepala OPD Sumbar dan Perwakilan Bank Nagari.

 

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat dihubungi usai kegiatan itu mengatakan, sektor investasi  belum tergarap optimal dalam membantu pembangunan ekonomi di Sumbar, untuk itu perlu pemetaan sektor ini agar memberikan pendapatan yang berdampak positif bagi daerah.

 

Pada tahun 2020 investasi  di Provinsi Riau mencapai puluhan triliun, secara target mereka tercapai bahkan ekonomi masyarakat pun ikut terpengaruhi.

 

" Trend positif Riau dalam menjaring investor mesti dipelajari oleh Sumbar yang notabene juga memiliki banyak potensi," katanya.

 

Pada Provinsi Riau, pemerintah setempat telah melakukan kajian untuk mengoptimalkan investasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan mereka telah Pra Feasibility Study (FS ) dengan  menghitung secara detail potensi investasi.

 

" Secara garis besar kegiatan ini merupakan upaya koordinasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan untuk mengetahui target pencapaian realisasi di Provinsi Riau,"katanya.

 

Dia mengatakan, agar potensi investasi bisa berjalan optimal, DPMPTSP  Sumbar harus menjalin koordinasi dengan OPD lainnya, terutama badan pendapatan daerah. Pada Provinsi Riau, DPMPTSP diberikan kewenangan luas dalam pengawasan perizinan. 

 

" Perlu kajian untuk Sumbar apakah perlu dianggarkan untuk mengawasi perizinan yang dibuat oleh investor," katanya.

 

Untuk diketahui Rombongan Komisi III DPRD Sumbar didampingi Kepala Badan Pendapatana Daerah Miswar Dedi, Kepala Dinas  Penanaman Modal dan PTSP Sumbar Adip Alfikri dan Hendri Budiman perwakilan dari Bank Nagari. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Povinsi Riau yang diwakili oleh Mailiandri sekretaris OPD tersebut.

 

Sementara itu Anggota Komisi III Zarfri Deson mengatakan perihal tanah ulayat masih menjadi momok investor di Sumbar, meski pemrintah telah mempermudah akses perizinan namun saat eksekusi terbentur pada lahan. Provinsi Riau banyak  memberikan kemudahan untuk berkembangnya investasi.

 

" Ketika para investor banyak mengurus perizinan tentu berdampak pada PAD daerah, sehingga ada potensi lain yang menjadi sumber penambahan keuangan daerah," Katanya.

 

Sementara itu  Sekertaris DPMPTSP Provinsi Riau Mailiandri mengatakan 

nilai investasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dari target Rp 60,46 triliun di tahun 2022, realisasi di triwulan pertama sudah di atas 50 persen atau sekitar Rp 23,7 triliun.

 

"Target investasi setiap tahun tercapai bahkan melebihi. Untuk tahun ini saja, baru triwulan pertama sudah hampir 50 persen (Rp 23,7 triliun) dari target investasi. Tentunya ini kabar gembira di bulan yang penuh berkah," katanya

 

Atas capaian itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Riau bersama-sama menjaga kondisi dan situasi di Bumi Lancang Kuning agar selalu kondusif.