Pasaman Barat - Secara berkelanjutan, setelah kemarin, Senin (17/7) melakukan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hari ini, Selasa (18/7/2023) anggota komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat Fraksi PDI...
SelengkapnyaPasaman-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar, Suharjono, SE kembali melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat di daerah pemilihannya yait...
SelengkapnyaSosialisasi Perda No 4 2020, Syamsul Bahri Berharap Ketahan Pangan Terjamin Pasaman Barat- Anggota komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat Fraksi PDI-P Syamsul Bahri, kembali temui masyarakat untuk lakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelengg...
SelengkapnyaPasaman - Saat ini Sumatera Barat telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan baik, sehingga bermanfaat secara ekonomi untuk masyarakat. Agar masyarakat secara umum mengetahui, m...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumbar, Supardi meminta wali nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih agresif mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing. Dalam mengembangkan potensi wisata itu, para wali nagari juga harus memiliki jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Sikap dan tindakan ini dibutu...
SelengkapnyaPasaman Barat - Anggota DPRD Sumbar Komisi II, Syamsul Bahri memanfaatkan dana pokok pikiran (pokir) nya dengan mengadakan pelatihan menjahit bagi calon entrepeneur muda guna memperkuat industri kreatif lokal. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Nagari Tanah Malintang, Kecamatan Sei. Air, Kabupaten P...
SelengkapnyaKomisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah melaksanakan rapat pembahasan pendahuluan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2022 beberapa waktu lalu. Hasil dari rapat tersebut telah pula disampaikan pa...
SelengkapnyaKetua Fraksi Gerindra, Hidayat meminta gubernur untuk segera menyelesaikan konflik kerja antar pegawai yang terjadi di Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) Sumbar. \"Permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan BKIM kepada masyarakat,\" ujar Hiday...
SelengkapnyaPADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengungkapkan masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap. Dari objek pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan, demikian juga dari pengelolaan aset daerah. Hal it...
SelengkapnyaPADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekedar sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran. Sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan, pertanggungjawab...
Selengkapnya
.jpeg)
.jpeg)