DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat rapat paripurna, Selasa (20/6) di gedung DPRD. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan perda tentang pajak dan retribusi daerah disusun s...
SelengkapnyaPadang - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat rapat paripurna, Selasa (20/6) di gedung DPRD. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan perda tentang pajak dan retribusi daerah d...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumbar telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung mengatakan, pada Kamis (15/6) lalu, Komisi III sebagai tim pembahas Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar menekankan ada empat poin penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan lanjutan pertangungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) Sumbar Tahun 2022. Keempat poin tersebut diharapkan tidak luput dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Sumbar bersama organisasi ...
SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar meminta proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan lebih maksimal. Sebab, Pertanggungjawaban tersebut sangat strategis kedudukannya dalam proses pen...
SelengkapnyaGubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertekad untuk terus mencari upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penggalian potensi terutama dalam pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah adalah dengan melakukan revisi terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahye...
SelengkapnyaSumatera Barat (Sumbar) akan menjadi tuan rumah perhelatan nasional, KPI Award atau Anugerah KPI Tahun 2023 yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Acara yang digagas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tersebut biasanya dilaksanakan di Jakarta, namun mulai tahun ini dilaksanakan di daerah. \\...
SelengkapnyaPemerintah provinsi hanya berwenang terhadap pengelolaan hutan nagari dan kemasyarakatan. Sedangkan hutan adat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota serta hutan kemitraan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal itu merupakan masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Li...
SelengkapnyaUntuk mendapatkan referensi atau masukan-masukan atas Ranperda yang tengah dibahas, komisi-komisi DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke sejumlah provinsi di Indonesia. Pada Selasa (6/6), Komisi II DPRD Sumbar sebagai yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sos...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memberikan beberapa catatan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Provinsi Sumbar Tahun 2022. Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat rapatparipurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda PP...
Selengkapnya
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
