Padang, Anggota DPRD Sumatera Barat Nurnas mengatakan proyek pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakni “Tarok City” memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, salah satunya pembangunan ini diduga sebagai penyebab runtuhnya jembatan di Kayu Tanam...
SelengkapnyaPadang, DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat menggarap pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjawab persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan ...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menyasar masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat dibantu dengan dana dari APBD “Ini merupakan ranperda usulan...
SelengkapnyaPadang, Komisi III DPRD Sumatera Barat mengusulkan membentuk panitia khusus (pansus) menyikapi penyertaan modal Bank Nagari kepada BPR Mutiara Kabupaten Sijunjung dan kenaikan level Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Nagari pada Maret 2018. Wakil Ketua Komisi III DPRD Su...
SelengkapnyaPADANG,- Sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas oleh Komisi V DPRD Sumbar. Upaya ini, merupakan langkah penyempurnaan agar regulasi yang dilahirkan dapat mengatasi persoalan d...
SelengkapnyaKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat "menyigi" aset pemerintah provinsi di Kabupaten Dharmasraya. Ada beberapa objek lahan dan bangunan di Kabupaten Dharmasraya yang berstatus aset provinsi. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Bara...
SelengkapnyaRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengawali masa sidang pertama tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Ranperda tersebut berasal dari penggunaan hak usul prakarsa (inisiatif) DPRD untuk memayungi penyelenggaraan ke...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar mengungkapkan , 60 persen wilayah irigasi di sejumlah kabupaten/kota 40 persenya butuh revitalisasi, menurutnya, jika itu tidak dilaksanakan maka target swasembada pangan bakal sulit diwujudkan. “ Untuk menuntaskan persoalan irigasi dibut...
SelengkapnyaPADANG,- Sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, DPRD Sumbar telah menuntaskan pembahasan 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah(Perda) sepanjang tahun 2018 lalu, penacapaian tersebut tidak terlepas dari sinergisitas antara dewan dan pihak sekertariat. &qu...
SelengkapnyaPenetapan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2012 - 2032 menjadi penutup tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Perda tersebut menjadi bagian dari 12 Perda yang berhasil dibahas pada tahun 2018 dari total 21 Ranpe...
Selengkapnya