PADANG, - Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi (Pemprov) proaktif dalam melakukan lobi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 yang telah disahkan baru-baru ini. ...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) memprioritaskan bantuan untuk menindaklanjuti putusnya dua jembatan gantung di Tanjung Pangkal-Gersindo di Kecamatan Pasaman dan jembatan Silayang-Lubuk Gobing di Kecamatan Ranah Batahan. Akibat banj...
Selengkapnya"Ini persoalan penting dan membutuhkan perhatian khusus, kami mendorong agar perda ini dapat segera dibuat karena jumlah masyarakat yang terkontaminasi penyakit ini semakin banyak di Sumbar," katanya. Ia menjelaskan, jika Pemprov telah membuat perda khusus penan...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat meminta agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah itu dapat meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat langsung diserap dunia kerja. "Kita mendorong agar SMK terus berbenah agar menghasilkan sumber daya manusia...
SelengkapnyaAnggota Komisi V DPRD Sumbar, Apris Yaman meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan evaluasi hasil pencapaian kafilah Sumbar dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-27 di Sumatera Utara. "Kontingen Sumbar gagal mencapai target mereka masuk ke dalam lima ...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta pemerintah daerah itu tegas dalam menyikapi pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab tanah longsor di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Kamis (11/10). "Ka...
SelengkapnyaPADANG - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Padang seperti luput dari perhatian, meskipun memiliki prestasi segudang. Sekolah ini mengalami banyak kekurangan fasilitas belajar mengajar vital sebagai sekolah jurusan seni pertunjukan. Hal itu dikeluhkan Kepala SMKN 7 Padang Mudirman kepada...
SelengkapnyaPADANG - Sejumlah perubahan terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota. PP tersebut merupakan perubahan dari PP nomor 16 tahun 2010. Ketua DPRD Provinsi Su...
SelengkapnyaPADANG,- Terkait gempa dan tsunami yang terjadi Sulawesi Tengah yaitu di Palu dan Donggala , Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan langkah inventarisir terhadap masyrakat Sumbar yang berdomisili di wilayah tersebut. ...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuk Intan Bano mendorong agar Gubernur Sumbar bisa menerapkan sistem reword dan punishment untuk dapat mendorong peningkatan serapan anggaran APBD tahun ini. “Belajar dari tahun lalu, kita berharap gubernur bisa memberikan penegas...
Selengkapnya