PADANG,-Puluhan karyawan PT. POS Indonesia Regional Sumatera Barat (Sumbar), ancam mogok kerja jika menajemen perusahaan tidak memeperbaiki kebijakan yang merugikan karyawan dan mengevaluasi pimpinan perusahaan.
Hal tersebut ditegaskan ketua Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Hendri Joni saat berorasi dalam melakukan unjuk rasa yang digelar pada sekitaran gedung DPRD Sumbar, Rabu (23/10).
Dia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan karyawan pertama meminta agar manajemen PT Pos Indonesia untuk tidak memotong tunjangan transportasi karyawan sehubungan dengan kehadiran mereka pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Posters Bandung tanggal 27-29 September 2019 lalu.
Kedua, mereka meminta agar manajemen bersikap netral terhadap sesama karyawan. Dan ketiga, mereka menuntut agar direksi mencopot Kepala Regional II Sumbar dari jabatannya.
Ketua DPW II SPPIKB Sumbar, Hendri Joni disela-sela aksi demo menyatakan kekecewaannya terhadap Kepala regional II atas pemotongan uang transportasi karyawan.
Selanjutnya hendri pun meminta kepada Direksi agar Kepala Regional di copot dari jabatannya karena terbukti melakukan pembiaran atas dugaan penggelapan uang KKO di Kantor Pos batam sebesar 500 juta rupiah.
“Perusahaan ini sudah terlalu terpuruk maraknya penggelapan, pencurian maupun korupsi di PT Pos sudah terlanjur membudaya,” kata Hendri.
Hendri berharap, Menteri BUMN yang baru di lantik untuk segera mencopot jajaran Direksi PT Pos yang telah terbukti menyengsarakan karyawan dan menyebabkan kondisi PT Pos diambang kebangkrutan.
Sementara itu, Kabid. Organisasi DPP SPPIKB Andi yang secara khusus hadir memberikan support pada kegiatan aksi di Padang mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi jika tiga tuntutan itu tidak dipenuhi.
“ Jika ketiga tuntutan karyawan diatas tidak dipenuhi kami akan mengundang rekan-rekan yang tergabung di SPPIKB ke Jakarta untuk aksi yang lebih besar lagi ke Kementerian BUMN RI,” tandasnya.
Kedatangan demonstran disambut oleh beberapa anggota Komisi II DPRD Sumbar diantaranya Budiman Datuak Malano Garang Fraksi PKS, dia mengatakan penyampaian aspirasi dari karyawan PT.POS Regional Sumbar berjalan tertib mereka menyampaikan tidak anarkis, apa yang menjadi keluhan akan menindaklanjuti.
Jika pencopotan pimpinan harus dilakukan, maka lakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
" Kita akan upayakan mangakomodir aspirasi yang datang semoga ada jalan keluarnya yang tepat, " katanya. (03)