Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mengatakan keberadaan cadangan beras provinsi sangat penting sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan pangan pascaterjadinya bencana di daerah itu. “Kita saat ini melakukan pembahasan ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang be...
SelengkapnyaPADANG,-DPRD Sumbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (TC-PCP). Ditujukan untuk mewujudkan swasembada pangan, regulasi ini ditenggat rampung akhir tahun ini. “Nantinya banyak hal yang akan diatur dengan Ranperda ini, mulai dari...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Marlina Zusmawati meminta agar pemerintah provinsi melakukan pemetaan terhadap koperasi yang ada di daerah tersebut sehingga ditemukan solusi untuk menjadikan koperasi sebagai poros ekonomi masyarakat. “Jika ingin menjadikan koperasi sebagai poros perekonomian m...
SelengkapnyaPADANG, -Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rafdinal mengungkapkan belum optimalnya perbaikan jalan provinsi, diakibatkan oleh keterbatasan anggaran. Dia berharap, pada tahun 2020 alokasi untuk infrastuktur jalan bisa dinaikan, hingga mampu mencukupi kebutuhan untuk perbaikan. “ Untuk perbaikan ja...
SelengkapnyaPADANG,- Pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar, bakal melakukan penguatan terhadap usaha kecil menengah beserta koperasi melalui peraturan daerah (Perda). Untuk saat ini, regulasi tersebut tengah dibahas secara intens oleh DPRD, kususnya Komisi II. “ Pemrov telah menyampaikan draft ran...
SelengkapnyaWakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Amora Lubis meminta pelayanan jamaah calon haji di embarkasi Padang ditingkatkan. Dia meminta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar memperkuat sistem pemeriksaan kesehatan untuk menghindari pembatalan keber...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor energi. Ranperda ini dibahas untuk memberikan payung hukum bagi kegiatan eksplorasi sumber daya energi sebagai tind...
SelengkapnyaDua fraksi DPRD Sumatera Barat yakni fraksi Partai Hanura dan Nasdem menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2018 karena mereka menilai banyak program yang dianggarkan namun tidak terlaksana sesuai perencanaan. Juru bicara fraksi Nasdem Endarmy saat rapat paripurna pengesahan...
SelengkapnyaRancanga Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Sumatera Barat (Sumbar) sah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari pengesahan tersebut, DPRD Sumbar menyoroti sejumlah permasalahan salah satunya sisa alokasi anggaran (silpa) sebesar Rp 628 miliar. &...
SelengkapnyaPADANG- Komisi II DPRD Sumbar tingkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyalahi aturan melalui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan. Untuk saat ini, komisi tengah menunggu hasil fasilitasi kementerian dalam negeri (Kemendagri) karena pembahasan tingkat provinsi tela...
Selengkapnya
_-_Copy_.JPG)
