Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Amora Lubis meminta pelayanan jamaah calon haji di embarkasi Padang ditingkatkan. Dia meminta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar memperkuat sistem pemeriksaan kesehatan untuk menghindari pembatalan keber...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor energi. Ranperda ini dibahas untuk memberikan payung hukum bagi kegiatan eksplorasi sumber daya energi sebagai tind...
SelengkapnyaDua fraksi DPRD Sumatera Barat yakni fraksi Partai Hanura dan Nasdem menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2018 karena mereka menilai banyak program yang dianggarkan namun tidak terlaksana sesuai perencanaan. Juru bicara fraksi Nasdem Endarmy saat rapat paripurna pengesahan...
SelengkapnyaRancanga Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Sumatera Barat (Sumbar) sah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari pengesahan tersebut, DPRD Sumbar menyoroti sejumlah permasalahan salah satunya sisa alokasi anggaran (silpa) sebesar Rp 628 miliar. &...
SelengkapnyaPADANG- Komisi II DPRD Sumbar tingkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyalahi aturan melalui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan. Untuk saat ini, komisi tengah menunggu hasil fasilitasi kementerian dalam negeri (Kemendagri) karena pembahasan tingkat provinsi tela...
SelengkapnyaPADANG,- Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Endarmy mendesak kantor Samsat Padang Pariaman segera dipindahkan oleh provinsi ke kawasan yang lebih strategis dan mudah diakses. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal untuk memberikan retribusi melalui pajak kepada d...
SelengkapnyaPADANG,-Terkait dengan pendalaman rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, Komisi V DPRD Sumbar soroti kelebihan bayar sejumlah mitra kerja yang menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Uang (BPK) Republik Indonesia ...
SelengkapnyaPADANG, -Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang membidangi perekonomian, menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap peredaran rokok ilegal di Sumbar. Dewan meminta, seluruh unsur terkait besinergi untuk mempersempit peredaran barang tanpa cukai tersebut. \" Hal ini mest...
SelengkapnyaPADANG, - Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar mendapat apresiasi usai Lebaran 2019. Pasalnya, kehadiran ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar pada hari pertama masuk kerja usai Lebaran hingga Selasa (11/6) tidak ada yang bolos. \"Kita memberi apresiasi kepa...
SelengkapnyaKetua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Barat Hidayat mengaku kecolongan karena tambahan pembayaran untuk guru honorer SMA dan SMK tidak direalisasikan. Padahal, tambahan tersebut sudah disepakati dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 20...
Selengkapnya_-_Copy_.JPG)
