Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia mengatakan persoalan diskresi menghambat pencairan dana beasiswa Rajawali yang telah mengendap hampir 10 tahun di kas daerah. “Kita terhambat dalam persetujuan dari Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah yang tidak menyetujui pemb...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar Afrizal mempertanyakan keberadaan gubernur yang tidak terlihat dalam dua kali sidang paripurna di DPRD Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat “Saya interupsi pimpinan, kemana gubernur karena tidak terlihat dalam bebera...
SelengkapnyaPemerintah Sumatera Barat membahas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak pengelolaan atas ekspolitasi Blok Sinamar yang dilaksanakan oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) melalui pembahasan ranperda rencana umum energi daerah. “Kita mengajukan kerja sama ini d...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat membentuk tiga panitia khusus untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disampaikan kepada DPRD pada 1 Juli 2019. Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan ketiga rancangan perda yang akan dibahas yakni pertama ranperda tentang pemb...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan perubahan ketiga Perda nomor 11 2011 tentang retribusi jasa umum hendaknya memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah. “Ranperda ini sebagai tindaklanjut bertambahnya sumber retribusi daerah yaitu UPTD balai Laboratori...
SelengkapnyaKetua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mengatakan keberadaan cadangan beras provinsi sangat penting sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan pangan pascaterjadinya bencana di daerah itu. “Kita saat ini melakukan pembahasan ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang be...
SelengkapnyaPADANG,-DPRD Sumbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (TC-PCP). Ditujukan untuk mewujudkan swasembada pangan, regulasi ini ditenggat rampung akhir tahun ini. “Nantinya banyak hal yang akan diatur dengan Ranperda ini, mulai ...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Marlina Zusmawati meminta agar pemerintah provinsi melakukan pemetaan terhadap koperasi yang ada di daerah tersebut sehingga ditemukan solusi untuk menjadikan koperasi sebagai poros ekonomi masyarakat. “Jika ingin menjadikan koperasi sebagai poros perekonomian m...
SelengkapnyaPADANG, -Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rafdinal mengungkapkan belum optimalnya perbaikan jalan provinsi, diakibatkan oleh keterbatasan anggaran. Dia berharap, pada tahun 2020 alokasi untuk infrastuktur jalan bisa dinaikan, hingga mampu mencukupi kebutuhan untuk perbaikan. “ Untuk perbaika...
SelengkapnyaPADANG,- Pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar, bakal melakukan penguatan terhadap usaha kecil menengah beserta koperasi melalui peraturan daerah (Perda). Untuk saat ini, regulasi tersebut tengah dibahas secara intens oleh DPRD, kususnya Komisi II. “ Pemrov telah menyampaikan draft...
Selengkapnya
