PADANG,- Dalam rangka mengisi masa reses ke-III tahun 2019, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengunjungi beberapa kelurahan di Kota Padang. Beberapa kelurahan tersebut adalah,Kotolalang, Bandarbuat, Pampangan, dan Banuaran. Dalam kunjungan itu Suwirpen menyerap aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat
" Beragam kebutuhan yang disampaikan kepada saya. Apa yang disampaikan itu adalah hal yang memang dibutuhkan masyarakat," katanya saat diwawancarai, Kamis (7/11).
Dia menjelaskan reses yang dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Kebanyakan yang disampaikan masyarakat terkait ekonomi dan sejumlah aturan yang dikeluarkan Pemko Padang yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pria yang juga merupakan Ketua Solok Saiyo Sakato (S3) ini mencontohkan aspirasi yang disampaikan seperti masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan premium dan solar. Antrean yang panjang sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk menunggu. Bahkan antrean itu mengganggu arus lalu lintas. Jalan menjadi macet.
Selain itu, adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang yang mencapai 400 %. Hal ini membuat masyarakat keberatan. Bahkan ada masyary mengaku tidak sanggup membayarnya. Termasuk bagi petani sawah. Katanya, hasil padi yang didapatkan dari sawah tersebut, sepertiganya untuk membayar PBB. Artinya penghasilan petani semakin berkurang. Apalagi hasil panen tak seberapa karena faktor cuaca dan serangan hama.
Bahkan bagi kalangan anak muda, mereka menyampaikan keluhan terkait sulitnya mencari pekerjaan. Untuk itu, mereka mengharapkan ada upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Bisa dengan melakukan job fair, dan pelatihan atau pembekalan pada pencari kerja, khususnya bagi generasi muda. "Ini menjadi perhatian kita. Saya di DPRD Sumbar juga akan melakukan upaya dengan mensinkronkan kegiatan di dinas terkait. Bisa berupa pelatihan keterampilan dan lainnya," katanya.
Selain itu, di sejumlah kelurahan, meminta pembangunan jalan lingkar perbaikan riol, bantuan untuk pembangunan masjid, bahkan minta bantuan tenda untuk kongsi kematian.
"Aspirasi itu sudah kita tampung. Tentunya akan kita bicarakan dengan pemerintah daerah. Seperti kenaikan PBB, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Pemko Padang. Meski ini wilayahnya Pemko Padang, sebagai wakil rakyat yang dapilnya Kota Padang, tentu akan mencoba mengkomunikasikan," katanya.(03)